Ketua Tim Kerja Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Yuntina Erdani di Kota Bandung, Jumat, mengatakan bahwa semula seluruh wilayah Jawa Barat diharapkan sudah bisa bebas dari perilaku BABS pada 2023.
"Pak Sekda mengharapkan bahwa pada tahun 2023 seluruh wilayah Jawa Barat bebas BABS. Namun, tampaknya hal tersebut masih jauh ya, karena sampai mau akhir 2022, baru enam kabupaten/kota yang masyarakatnya sudah terbebas dari BABS," kata dia.
Dalam acara Jabar Punya Informasi (Japri) yang berlangsung di Gedung Sate Bandung, ia mengatakan bahwa saat ini baru Kabupaten Bandung Barat, Subang, Sukabumi, Bandung, dan Garut serta Kota Depok yang sudah bebas BABS.
"Jadi, akhirnya kami menargetkan atau mengharapkan sebelum 2030 nanti bisa tercapai target SDGs, diharapkan nanti semua kabupaten/kota seperti itu masyarakatnya, bebas BABS," katanya.
Dia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggiatkan penyuluhan dan pendampingan serta memudahkan warga mengakses jamban sehat dan menjalankan program sanitasi yang lain untuk menghentikan perilaku BABS.
Menurut dia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat berkoordinasi dan berkolaborasi dengan organisasi perangkat daerah terkait dalam upaya mewujudkan daerah yang bebas BABS.
Yuntina mengemukakan bahwa selama ini kendala dalam upaya memudahkan warga mengakses jamban sehat antara lain keterbatasan lahan untuk membangun tangki septik pribadi maupun komunal.
Ia mencontohkan, di Kawasan Cihampelas, Kota Bandung, masih banyak toilet yang saluran pembuangannya langsung masuk ke Sungai Cikapundung karena keterbatasan lahan untuk membangun tangki septik.
Guna mengatasi masalah itu, ia mengatakan, pemerintah mendorong pembangunan tangki septik di bawah bangunan rumah seperti yang sudah dilakukan di Cipedes, Pajajaran.
"Upaya menggali septictank dicoba di lokasi di Cipedes. Mereka biasanya buang ke Sungai Citepus, tapi kini sudah membuat septictank di bawah kamar atau ruang tamu sekalipun, saluran udaranya dialirkan keluar," katanya.
Sementara itu, Ahli Madya Tata Bangunan dan Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Lucky Ruswandi mengatakan bahwa persentase warga Jawa Barat yang masih BABS sekarang sudah turun menjadi 15 persen dari 28 persen pada 2018.
Namun, ia mengatakan, angka tersebut masih tergolong besar mengingat penduduk Provinsi Jawa Barat hampir 40 juta jiwa.
Menurut dia, dana yang dibutuhkan untuk menyediakan toilet aman bagi seluruh warga Jawa Barat total sekitar Rp20 triliun. "Atau Rp16 triliun untuk toilet yang layak," katanya.
Baca juga:
Sekitar 7,61 persen rumah tangga masih BABS
Lampung Selatan bangun 90 ribu jamban demi bebas BABS
Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2022
