• Beranda
  • Berita
  • Kemenkes: Kasus polio di Aceh tidak memiliki riwayat imunisasi

Kemenkes: Kasus polio di Aceh tidak memiliki riwayat imunisasi

19 November 2022 23:22 WIB
Kemenkes: Kasus polio di Aceh tidak memiliki riwayat imunisasi
Tangkapan layar - Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM., MARS dalam konferensi pers kasus polio di Indonesia diikuti di Jakarta, Sabtu (19/11/2022). ANTARA/Devi Nindy.
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM., MARS mengatakan kasus anak 7 tahun terinfeksi virus polio di Desa Mane, Kabupaten Pidie, Aceh, tidak memiliki riwayat imunisasi.

"Anak itu mengecil pada bagian otot paha dan betis dan memang tidak ada riwayat imunisasi, tidak memiliki riwayat perjalanan kontak dan tidak ada perjalanan ke luar," kata Maxi di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: Indonesia negara ke-16 laporkan kasus virus polio tipe 2

Maxi mengatakan anak tersebut memiliki gejala lumpuh di kaki kiri, dan demam serta flu mulai 6 Oktober 2022. Kemudian mengalami onset lumpuh dan dilarikan ke RSUD TCD Sigil pada 18 Oktober 2022.

Dokter anak mencurigai kasus polio, lalu mengambil spesimen dikirim ke Provinsi Aceh hingga ke untuk diterima di BKPK. Melalui hasil RT PCR ada infeksi virus polio tipe 2 dan tipe 3 sabin.

Baca juga: Dinkes Lebak belum temukan kasus baru polio

"Sampel kemudian dikirimkan Biofarma untuk sekuensing dan ternyata memang betul dia tipe 2," kata Maxi.

Maxi mengatakan kondisi anak tersebut sudah dapat jalan, sekalipun masih tertatih. Tapi Maxi menekankan bahwa terjangkit virus polio tidak ada obatnya, melainkan upaya fisioterapi untuk mempertahankan masa ototnya.

Baca juga: Polio di Indonesia Capai 302 Kasus

Faktor lingkungan yang tercemar virus polio juga berpengaruh. Maxi mengatakan lingkungan di belakang tempat main anak tersebut hampir semua di bangun MCK. Namun hasil buangannya menuju sungai-sungai kecil.

"Kita sudah ambil sampel, tinggal menunggu sampel air berapa titik kita sudah ambil. Jadi perilaku buang air besar sembarangan itu punya potensi, kemungkinan penularannya faktor risiko yang paling kami lihat ada di sana," kata dia.

Kini, pihaknya menginvestigasi kasus dan lingkungan, advokasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan WHO dan UNICEF. Pemerintah juga melakukan kembali pelatihan surveilans untuk Puskesmas, juga pertemuan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
Copyright © ANTARA 2022