• Beranda
  • Berita
  • Sri Mulyani: Realisasi anggaran kesehatan turun 34,8 persen

Sri Mulyani: Realisasi anggaran kesehatan turun 34,8 persen

24 November 2022 14:46 WIB
Sri Mulyani: Realisasi anggaran kesehatan turun 34,8 persen
Petugas kesehatan Puskesmas Ulee Kareng menyiapkan vaksin polio suntik (Inactive Polio Vaccine) untuk anak-anak di Banda Aceh, Aceh, Senin (21/11/2022). ANTARA FOTO / Irwansyah Putra/aa.

Ini menurun dalam artian baik, karena untuk COVID-19 bisa ditangani dan semakin menurun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi anggaran kesehatan hingga akhir Oktober 2022 turun 34,8 persen (yoy) menjadi Rp131,7 triliun dari Rp202 triliun pada periode sama tahun lalu karena kasus COVID-19 yang semakin terkendali.

"Ini menurun dalam artian baik, karena untuk COVID-19 bisa ditangani dan semakin menurun," katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Kamis.

Penurunan realisasi anggaran kesehatan terjadi karena dipengaruhi oleh perkembangan pandemi yang sekarang semakin terkendali dibandingkan tahun lalu sehingga belanja penanganan COVID-19 semakin turun.

Anggaran kesehatan sendiri terdiri atas dua komposisi yaitu penanganan COVID-19 dan reguler atau menangani masalah kesehatan di luar COVID-19.

Dari total realisasi Rp131,7 triliun per Oktober 2022 ini sebesar Rp40,7 triliun di antaranya untuk penanganan COVID-19 sedangkan Rp91 triliun untuk reguler.

Realisasi penanganan COVID-19 Rp40,7 triliun itu menurun dibandingkan Rp114,8 triliun pada Oktober tahun lalu, sedangkan realisasi reguler Rp91 triliun meningkat dari Rp87,2 triliun.

Sri Mulyani merinci realisasi anggaran kesehatan jika dilihat per komponen terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp97,78 triliun, non-K/L Rp8,46 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp25,49 triliun.

Secara umum, anggaran kesehatan yang masuk dalam belanja K/L Rp97,78 triliun di antaranya meliputi Kemenkes digunakan untuk PBI JKN Rp37,7 triliun bagi 94,3 juta jiwa dan klaim pelayanan pasien COVID-19 Rp25,3 triliun.

Untuk belanja non-K/L dilakukan bagi pembayaran jaminan kesehatan PNS/TNI/Polri Rp7,8 triliun serta subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP) kesehatan Rp409,4 miliar.

Sementara, kinerja TKD utamanya untuk bantuan operasional kesehatan (BOK)/bantuan operasional keluarga berencana (BOKB) Rp8,7 triliun, BOK fisik kesehatan Rp7,4 triliun, dan dana desa penanganan COVID-19 Rp4,6 triliun.

Baca juga: Sri Mulyani: Realisasi anggaran kesehatan turun 19,6 persen
Baca juga: Menkes paparkan rancangan transformasi kesehatan 2023, Rp88,5 triliun
Baca juga: Kemenkes manfaatkan dana 2023 untuk enam pilar transformasi kesehatan

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2022