Tema tersebut memiliki makna bahwa seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat harus bergandeng tangan serta bahu membahu dalam melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri mengatakan peringatan Hakordia 2022 merupakan salah satu upaya menyampaikan laporan kepada publik tentang langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan baik oleh KPK maupun pemangku kepentingan antikorupsi lainnya.
KPK juga menginginkan Hakordia 2022 menjadi sebuah gerakan yang mempresentasikan kebangkitan, kepulihan, dan proses pembangunan semangat antikorupsi pascapandemi COVID-19.
KPK meyakini rangkaian kegiatan Hakordia 2022 akan memperkuat sinergi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, sektor usaha, sektor pendidikan serta organisasi masyarakat dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. Secara paralel, akan didapatkan gambaran rencana aksi ke depan di instansi atau sektor masing-masing.
Selain itu, juga memperluas keterlibatan masyarakat dalam menyebarkan dan mengimplementasikan nilai antikorupsi sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam melakukan pemberantasan korupsi.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengharapkan Hakordia tidak sebatas seremonial belaka. Lebih dari itu, Hakordia merupakan momentum yang tepat untuk menggelorakan kembali semangat budaya antikorupsi yang menjadi identitas bangsa ini.
Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana menjelaskan ada tiga kegiatan dalam peringatan Hakordia 2022, yakni main event, side event, dan Road to Hakordia 2022.
Adapun main event merupakan puncak acara Hakordia yang dilaksanakan di Menara Bidakara, Jakarta pada 9 Desember 2022 yang akan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo atau Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Selanjutnya, juga dijadwalkan hadir jajaran menteri maupun kepala lembaga lainnya.
Sebagai bagian dari pembukaan, juga akan diluncurkan prangko antikorupsi.
Di tempat yang sama pada 9-11 Desember 2022, juga bakal dilangsungkan side event berupa kegiatan integrity expo. Kegiatan itu merupakan ruang bagi kementerian/lembaga, BUMN/BUMD dan pemerintah daerah untuk mempublikasikan kepada masyarakat terkait langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi yang telah dilaksanakan selama tahun 2022.
Rangkaian lainnya adalah memberikan penghargaan kepada kementerian/lembaga/organisasi lainnya/pemerintah daerah (K/L/O/P) yang telah menjalankan program pencegahan korupsi dengan pencapaian terbaik sepanjang tahun 2022 dan/atau telah memenuhi indikator penilaian sesuai dengan bidang antikorupsi masing-masing.
Selain itu, KPK melalui Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Keuangan Negara Kementerian Keuangan juga akan menyelenggarakan acara lelang barang-barang gratifikasi. Adapun barang yang akan dilelang adalah barang-barang gratifikasi yang telah ditetapkan menjadi milik negara.
Proses pelelangan sebelumnya dimulai melalui lelang elektronik e-auction dan e-konvensional. Sejumlah barang yang akan dilelang antara lain perhiasan, perangkat elektronik, kain tradisional hingga perlengkapan rumah tangga. Kegiatan lelang ini terbuka bagi masyarakat umum.
Terakhir adalah kegiatan peluncuran program atau produk antikorupsi memperkenalkan sekaligus mempublikasikan program, produk maupun layanan baru KPK atau mitra strategis kepada masyarakat luas.
Road to Hakordia
Sementara untuk kegiatan Road to Hakordia 2022, KPK melaksanakan di lima wilayah untuk menggelar sosialisasi antikorupsi, yakni Kalimantan Timur (Kaltim), Bali, Sumatera Utara (Sumut), Jawa Barat (Jabar), dan Jawa Timur (Jatim). KPK telah mengunjungi dua wilayah, yakni Kaltim dan Bali.
Dalam kegiatan di Kaltim pada 16-17 November 2022, KPK bersama instansi yang melaksanakan pelayanan publik di wilayah Kaltim mengadakan festival Pelayanan Publik Prima di halaman Kantor Gubernur Kaltim.
Dalam acara tersebut, masyarakat memanfaatkan pelayanan publik sekaligus mendapatkan pengalaman mengakses Pelayanan Publik Prima di Kaltim.
Pelayan publik tersebut diselenggarakan oleh Pemkot Samarinda, Polda Kaltim, Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham, Pemprov Kaltim, Bank Kaltimtara, UMKM, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP), PLN Regional Kaltim, Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN), PDAM Samarinda, PGN, dan KPK.
Dalam pelayanan publik, KPK mensosialisasikan aplikasi Jaringan Pencegahan Korupsi (JAGA), program Survei Penilaian Integritas (SPI), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan pengendalian gratifikasi.
Selain itu, KPK juga memperkuat koordinasi dengan Pemprov Kaltim untuk pencegahan korupsi. Hingga September 2022, KPK telah menerima sebanyak 91 laporan kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kaltim. Dari laporan tersebut, Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK turut menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengkoordinasikan dengan pihak terkait.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK Elly Kusumastuti menjelaskan Kaltim merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi kekayaan alam yang luar biasa sehingga diperlukan pengelolaan yang transparan, bersih, dan akuntabel agar potensi ini tidak salah kelola dan justru menyengsarakan masyarakat.
Adapun Kedeputian Korsup KPK telah melakukan kerja-kerja upaya pencegahan korupsi di wilayah Kaltim. Seperti melakukan koordinasi dan supervisi terkait penerbitan 113 segel terhadap 211 hektare tanah APL Pemkab Penajam Paser Utara (PPU).
Tim Korsup KPK selanjutnya membatalkan penerbitan 113 segel tersebut karena dalam prosesnya ada paksaan dari Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud yang belakangan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Selain itu, Korsup KPK juga mengidentifikasi potensi empat proyek mangkrak di Kabupaten Kutai Barat yang dibangun sejak 2012-2015 dengan anggaran tahun jamak yaitu, Jalan Simpang Menceleu sepanjang 12 kilometer, Pelabuhan Royoq, Kristian Center, dan Jembatan Aji Tullur Jejangkat.
Sementara dalam Road to Hakordia 2022 di Bali, KPK melakukan beberapa kegiatan seperti seminar pencegahan korupsi bagi badan usaha (implementasi kebijakan royalti lagu dan musik), seminar peran "Monitoring Center for Prevention" (MCP) dalam pencegahan korupsi, perbaikan tata kelola dan peningkatan kualitas layanan publik, dan workshop LHKPN.
Kemudian juga digelar seminar bertajuk peran perempuan dalam pencegahan korupsi, seminar penertiban, pemulihan dan penyelamatan aset pemerintah daerah dan BUMN, perbaikan tata kelola lembaga perkreditan desa dan regulasi dudukan desa adat bali, lokakarya pelajar, seminar inovasi dan optimalisasi dalam penerimaan pajak dan retribusi daerah serta senam sehat antikorupsi.
Dalam rangka optimalisasi pelayanan publik bagi masyarakat, KPK juga menggelar festival Mal Pelayanan Publik di area Pusat Pemerintah Kabupaten Badung, Bali. Terdapat 32 "booth" pelayanan publik yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung yang digunakan untuk melayani masyarakat selama dua hari pada 24-25 November 2022.
KPK menilai pelayanan yang baik dan transparan akan memberikan dampak positif bagi keberlangsungan hidup masyarakat sehingga masyarakat tidak akan lagi menggunakan cara-cara curang dalam mengurus keperluan hidupnya hanya karena malas menunggu, dimintai pungutan liar, dan membuang waktu. Tata kelola pelayanan publik yang baik pada akhirnya akan menciptakan budaya antikorupsi di masyarakat.
Diharapkan peringatan Hakordia 2022 dapat memberikan semangat baru dalam upaya pemberantasan korupsi sehingga Indonesia benar-benar bersih dari praktik korupsi.
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2022
