"Untuk menajamkan target muzakarah, akan ada penyampaian materi dari pakar bidang keuangan haji dan materi terkait istitha'ah dan pendanaan haji dari perspektif ahli agama," ujar Direktur Bina Haji Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Arsad Hidayat dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Arsad mengatakan kenaikan biaya masyair pada penyelenggaraan haji 1443 Hijriah/2022 Masehi sebesar Rp23 juta per jamaah harus direspon sedini mungkin untuk persiapan pelaksanaan haji di tahun mendatang.
Kebijakan Arab Saudi tersebut, kata Arsad, perlu direspon dalam dua perspektif. Pertama, perspektif tata kelola keuangan untuk keberlangsungan pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji. Kedua, perspektif agama berkenaan dengan konsep istitha'ah (kemampuan).
Ia berharap hasil muzakarah perhajian menghasilkan rekomendasi yang bisa menjadi panduan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam optimalisasi pelayanan jamaah.
"Hasil muzakarah ini akan dijadikan untuk membuat kebijakan yang terkait dengan pembiayaan jamaah haji 2023," kata dia.
Sementara itu, Pengasuh Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo Ahmad Azaim Ibrahimy mengapresiasi ikhtiar pemerintah menggelar muzakarah perhajian Indonesia dalam rangka merespon beragam dinamika penyelenggaraan ibadah haji.
Menurutnya, ibadah haji adalah jihad. Karenanya, mempersiapkan layanan terbaik bagi penyelenggaraan ibadah haji juga termasuk bagian dari jihad. "Semoga muzakarah ini menjadi bagian dari jihad pemikiran dalam melayani jemaah haji," kata dia.
Muzakarah yang digelar di Pesantren Salafiyah Syafi'iyyah Situbondo ini dihadiri para ulama yang tergabung dalam konsultan ibadah haji 2022, para akademisi, termasuk pakar keuangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Kepala Kanwil, dan Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Provinsi.
Baca juga: Kemenag siapkan peta jalan pengawasan obat-makanan haji dan umrah
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2022
