• Beranda
  • Berita
  • Industri kelapa sawit Indonesia perlu dukungan kebijakan pemerintah

Industri kelapa sawit Indonesia perlu dukungan kebijakan pemerintah

29 November 2022 19:54 WIB
Industri kelapa sawit Indonesia perlu dukungan kebijakan pemerintah
Direktur Pusat Sains Kelapa Sawit Institut Pertanian (Instiper) Yogyakarta Purwadi dalam pembukaan Forum Sawit Indonesia 2022 di Grha Instiper Yogyakarta, Selasa (29/11/2022) (ANTARA/Hery Sidik)

Keberadaannya harus terus tumbuh dan berkembang sepanjang masa, sehingga perlu dukungan dan perlindungan oleh kita semua, utamanya pemerintah....

Pembangunan kelapa sawit dan industrinya di Indonesia memerlukan dukungan kebijakan pemerintah agar memiliki daya saing dalam jangka panjang, kata Direktur Pusat Sains Kelapa Sawit Institut Pertanian (Instiper) Yogyakarta Purwadi.

Purwadi dalam pembukaan Forum Sawit Indonesia (FoSI) 2022 dengan tema "Sawit Indonesia Menuju 2024" di  Yogyakarta, Selasa, mengatakan, sawit merupakan sumber kemakmuran bangsa, sumber pangan dan energi terbarukan bagi dunia.

"Keberadaannya harus terus tumbuh dan berkembang sepanjang masa, sehingga perlu dukungan dan perlindungan oleh kita semua, utamanya pemerintah. Untuk itu, diperlukan kebijakan-kebijakan yang kondusif sesuai kebutuhan pada masanya," katanya.

Baca juga: Instiper inisiasi Forum Sawit Indonesia bahas industri sawit 2045

Menurut dia, kelapa sawit membutuhkan intervensi pemerintah untuk "governance", karena intervensi dipercaya dapat mengoreksi kegagalan pasar, terkait daya tawar pasar, informasi pasar, insentif pasar, stabilitas harga, keadilan dalam distribusi pendapatan para pihak di sepanjang rantai pasok.

Kemudian, kata dia, dapat memperlancar dan mempercepat khususnya investasi infrastruktur sektor publik seperti pasar, jalan, jembatan di mana swasta tidak bersedia melakukannya termasuk bantuan subsidi bibit dan sarana produksi lainnya.

"Peran kelapa sawit dan industrinya yang sangat besar terhadap perekonomian nasional perlu berkelanjutan," katanya.

Purwadi menyebut, setidaknya ada lima hal yang perlu menjadi fokus perhatian, yaitu kebijakan nasional, regional dan lokal, kebijakan sumber daya manusia, sumber daya alam dan lingkungan hidup, kebijakan dalam inovasi, riset dan pengembangan, kebijakan investasi dan bisnis, serta kebijakan menghadapi dunia global.

"Kelima kebijakan ini menjadi fondasi membangun daya saing kelapa sawit dan industrinya. Dengan demikian kita membutuhkan pemetaan kebijakan pemerintah, efektivitas dalam implementasi kebijakan, serta pemikiran kebijakan baru untuk menghadapi tantangan dalam geopolitik ekonomi perkelapasawitan global, nasional, maupun lokal," katanya.

Baca juga: Andalas Forum III di Jambi cari solusi industri sawit ramah lingkungan

Dalam kegiatan FoSI 2022 pada 29 dan 30 November Instiper mengundang pemerintah melalui kementerian teknis terkait, asosoasi asosiasi perkelapasawitan, akademisi, peneliti dan penggiat sawit lainnya untuk berkontribusi dalam diskusi "Menuju Sawit Indonesia 2045".

"Kita semua bersepakat, bahwa kebijakan kebijakan ini harus terintegrasi dan saling sinergi satu dengan yang lain untuk membangun efisiensi menuju sawit yang berdaya saing di pasar global dan nasional," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, Forum Sawit Indonesia ini diperlukan untuk membangun semangat kebersamaan dalam kesetaraan dan jiwa gotong royong yang berkeadilan menuju integrasi yang sinergis dalam rantai pasok industri sawit dari hulu hingga hilir berikut sistem perdagangannya.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2022