Teten sampaikan substansi deklarasi Bali dan komitmen KTT Bali

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyampaikan substansi Deklarasi Bali dan Komitmen KTT Bali sebagai bagian aksi G20 untuk penguatan pemulihan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Ada sejumlah komitmen setelah G20 di antaranya untuk keuangan berkelanjutan, dikembangkan upaya untuk memperkuat stabilitas dan ketahanan keuangan,” kata Teten melalui keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Selanjutnya, kata dia, harus ada dukungan pada negara rentan melalui aliran modal berkelanjutan, mengembangkan pasar modal lokal, memperkuat financial safety net dan IMF, komitmen alokasi special drawing rights, dan implementasi dua pilar paket pajak G20.

Teten menambahkan, untuk komitmen pada pembangunan, ada terkait inisiatif bantuan negara berkembang dengan fokus UMKM, perlindungan sosial, ekonomi hijau dan biru.

Serta memobilisasi pembiayaan melalui blended finance atau pemanfaatan strategis dari pembiayaan pembangunan untuk mobilisasi pembiayaan tambahan menuju pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang untuk mencapai target SDGs 2030 (G20 Roadmap for Stronger Recovery and Resilience in Developing Countries, G20 Principles to Scale up Blended Finance).

Sementara dari sisi pemulihan negara rentan, Teten menambahkan bahwa dukungan pemulihan negara rentan, G20 dan IMF telah sepakat atas alokasi special drawing right (SDR) sebesar 81,6 miliar dolar AS untuk pemulihan ekonomi negara rentan dalam bentuk resilience and sustainability trust (RST).

“RST ini terutama untuk program-program kesehatan dan penanganan pandemi serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,” katanya.

Sementara untuk Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) dengan komitmen investasi sebesar 600 miliar dolar AS dari Pemerintah G7 dan sektor bisnis dalam bentuk pinjaman dan hibah untuk proyek infrastruktur berkelanjutan bagi negara berkembang.

Ia menambahkan terkait komitmen Millennium Challenge Corporation (MCC) Compact senilai 698 juta dolar AS dengan 649 juta dolar AS dari Amerika Serikat dan 49 juta dolar AS dari Indonesia untuk pembiayaan infrastruktur, pembiayaan UMKM, dan evaluasi serta administrasi program.

“Program hibah MCC Compact merupakan program perjanjian hibah lima tahun antara Pemerintah Amerika Serikat yang dikelola oleh Lembaga Millennium Challenge Corporation (MCC) dan negara yang tergolong eligible (memenuhi syarat),” ungkapnya.
Baca juga: Berkah untuk Bali pasca-G20

Untuk diketahui, Indonesia kembali terpilih menjadi negara yang memenuhi syarat pada tahun 2018 untuk program compact tahap dua setelah sebelumnya berhasil menyelesaikan compact tahap 1 di tahun 2013-2018.

Teten menjelaskan tujuan dari compact ini adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia dengan menstimulasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

Di mana compact tahap 2 ini mencakup tiga proyek, antara lain Advancing Transport and Logistics Accessibility Services Project (ATLAS Project); Financial Markets Development Project (FMD Project); serta proyek Access to Finance for Women-owned/ Micro, Small and Medium Enterprises Project (MSME Finance Project yang akan diimplementasikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM).

Sementara MSME Finance Project bertujuan untuk meningkatkan pembiayaan inklusif oleh penyedia jasa keuangan formal kepada usaha mikro, kecil, dan menengah yang dimiliki oleh perempuan atau laki-laki di sektor dan rantai nilai prioritas di provinsi sasaran.

“Di mana sektor sasaran akan ditentukan berdasarkan orientasi pertumbuhan, yakni pada tahap awal akan diambil dari sektor usaha yang potensi pertumbuhannya tinggi,” katanya.

MSME Finance Project mencakup empat aktivitas, yakni Gender-inclusive value chain finance activity; Digital and Financial Literacy Enhancement Activity; MSME Capacity Enhancemenet Activity; dan Augmenting Government Data on MSMEs Activity.

Dari keempat aktivitas tersebut, dua di antaranya akan dikoordinir oleh Kemenkop UKM yaitu Digital and Financial Literacy Enhancement Activity dan MSME Capacity Enhancemenet Activity.

Total anggaran compact 2 untuk pembiayaan UMKM diperkirakan mencapai 135,8 juta dolar AS atau sekitar Rp2 triliun untuk periode pelaksanaan 2023–2028.

Sedangkan Pemerintah Indonesia akan berkontribusi 7,5 persen dari total anggaran, yakni sebesar Rp150 miliar dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan, seperti program pendataan lengkap untuk UKM, pelatihan literasi digital dan keuangan, pengembangan skema pembiayaan rantai nilai, dan peningkatan kapasitas.

“Secara keseluruhan, kegiatan compact 2 akan berkontribusi dalam pencapaian target pengembangan UMKM, terutama dalam meningkatkan rasio kredit UMKM,” ujar Teten.

Baca juga: Erick: G20 peluang perkuat ekosistem ekonomi RI