• Beranda
  • Berita
  • Pimpinan DPR soroti peran TNI hadapi ekonomi global saat uji kelayakan

Pimpinan DPR soroti peran TNI hadapi ekonomi global saat uji kelayakan

30 November 2022 11:18 WIB
Pimpinan DPR soroti peran TNI hadapi ekonomi global saat uji kelayakan
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) menyerahkan laporan pemerintah terkait Rancangan Undang-undang (RUU) pembentukan provinsi Papua Barat Daya kepada Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan) disaksikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kanan) dan Lodewijk Freidrich Paulus (kedua kiri) saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2022) (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp)
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan akan menyoroti soal peran aktif TNI dalam menghadapi tantangan ekonomi global dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono.

"Panglima TNI harus menjelaskan secara sistematis, bagaimana peran serta atau peran aktif TNI dalam menghadapi, mengantisipasi tantangan atas dampak ekonomi global ke depan yang kita tidak akan bisa hindari," kata Dasco di Komplek Parlemen Senayan, Rabu.

Menurutnya, dampak situasi ekonomi global yang sulit ke depannya akan dirasakan semua negara di seluruh dunia. Untuk itu, Dasco menyebut Panglima TNI baru yang akan dilantik harus mampu mengantisipasi dampak atas kondisi tersebut.

"Oleh karena itu, tantangan ke depan adalah bagaimana panglima TNI bisa memberikan kontribusi TNI terutama dalam turut serta mengantisipasi hal tersebut," ujarnya.

Ia pun mengaku menghormati nama Laksamana Yudo yang disodorkan dalam Surat Presiden (Surpres) sebagai calon tunggal panglima TNI karena sepenuhnya menjadi hak prerogatif dari Presiden.

"Tiga kepala staf itu sama-sama memenuhi kriteria dan menurut kita masing-masing adalah yang terbaik di institusinya masing-masing, namun terpulang kepada presiden selaku panglima tertinggi yang mempunyai hak prerogatif," tuturnya.

Sehingga, ujarnya lagi, apabila terdapat pandangan berbeda atas kriteria dari nama yang disodorkan tersebut akan dilakukan penajaman saat "fit and proper test".

"Saya pikir itu enggak perlu dipermasalahkan, mau satu nama karena ini kan wewenang dari presiden dan yang sudah-sudah juga memang satu nama," katanya.

Ia menyebut sebagaimana ketentuan yang berlaku sebelumnya, pihaknya akan menindaklanjuti Surpres tentang calon panglima TNI tersebut sesuai dengan mekanisme yang ada.

"Akan dijalankan sesuai dengan mekanisme yang ada, dan sampai saat ini kita belum memonitor adanya dinamika-dinamika yang terjadi," ucapnya.

Dasco juga mengatakan pelaksanaan rapat pimpinan (rapim) Badan Musyawarah DPR untuk penugasan Komisi I DPR melakukan "fit and proper test" calon panglima TNI kemungkinan akan dilangsungkan pada pekan depan.

"Rapim dan bamus kemungkinan belum minggu ini karena masing-masing pimpinan masih ada kesibukan yang waktunya belum bisa disesuaikan. Mudah-mudahan minggu depan, nanti kita tunggu jadwal ibu ketua DPR dan pimpinan yang lain," kata Dasco.

Sebelumnya, Selasa (29/11), Dasco mengatakan pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan atau "fit and proper test" calon Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono tidak memungkinkan dilakukan pekan ini.

"Kalau pekan ini sudah tidak mungkin karena sekarang sudah Selasa dan Kamis itu kelihatannya rapim (rapat pimpinan) sama bamus (Badan Musyawarah DPR)," kata Dasco di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.

Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan "fit and proper test" terhadap calon Panglima TNI Laksamana Yudo menunggu penugasan dari Bamus DPR yang harus didahului terlebih dahulu dengan rapim.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menerima surat presiden (surpres) terkait calon Panglima TNI atas nama Laksamana TNI Yudo Margono, menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun.

Penyerahan surpres tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno kepada Ketua DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/11).

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2022