Pemkot Banda Aceh diminta membangun infrastruktur pengendalian banjir

Tahun depan Wali Kota Banda Aceh dapat menganggarkan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi dampak banjir genangan. ANTARA

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh Teuku Arif Khalifah meminta pemerintah setempat untuk memprioritaskan program pembangunan infrastruktur pengendalian banjir genangan kerap terjadi saat hujan tinggi.

"Tahun depan Wali Kota Banda Aceh dapat menganggarkan untuk pembangunan infrastruktur yang dapat mengurangi dampak banjir genangan," kata T Arif Khalifah, di Banda Aceh, Rabu.

Pembangunan infrastruktur pengendalian banjir seperti drainase, jalan, dan lainnya perlu dilakukan pada kawasan rawan tergenang, seperti di Kecamatan Baiturahman dan Lueng Bata.

"Ini kami anggap sebagai salah satu prioritas pertama dalam menangani permasalahan kota dan mengurangi banjir genangan, sehingga plotting anggarannya menjadi mutlak diperlukan dalam APBK 2023," ujarnya.

Arif juga menyarankan kepada Pemerintah Banda Aceh untuk mengarahkan Dinas PUPR agar membentuk tim survei guna mengidentifikasi prioritas jalan yang perlu diperbaiki.

Langkah tersebut, kata Arif, perlu dilakukan segera, jangan sampai kemudian penanganan dilakukan setelah viral di media sosial terlebih dahulu, dan itu sangat tidak baik.

"Kalau setelah viral baru diperbaiki, maka itu bisa membuat stigma negatif terhadap pemerintahan kota karena dianggap kurang sigap untuk permasalahan ini," katanya.

Selain itu, Arif juga mendukung langkah Pj Wali Kota Banda Aceh yang telah membawa pulang dana dari pemerintah pusat sebesar Rp47 miliar melalui DAK penugasan untuk peningkatan jalan.

"Kami harapkan dapat berlanjut serta meminta kepada OPD teknis/Bappeda agar segera mempersiapkan DED/feasibility study sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan untuk mempermudah proses pengajuan program," ujarnya.

Arif juga memberikan apresiasi kepada Pj Wali Kota Banda Aceh yang telah mengalihkan anggaran kendaraan untuk memenuhi kebutuhan rumah ibadah.

"Kami apresiasi kebijakan Pj Wali Kota Banda yang mengalihkan pembelian satu unit mobil operasional untuk perbaikan jalan dan peningkatan fasilitas mesjid," demikian T Arif Khalifah.
Baca juga: Mensos serahkan Rp1,9 miliar untuk pengungsi banjir Aceh Tamiang

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2022