Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 dirancang sebagai instrumen untuk menjaga optimisme dan meningkatkan kewaspadaan Indonesia terhadap perubahan risiko global.APBN 2023 dirancang sebagai instrumen untuk menjaga optimisme dan terus meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan dari risiko global,
“APBN 2023 dirancang sebagai instrumen untuk menjaga optimisme dan terus meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan dari risiko global,” katanya dalam Konferensi Pers seusai Penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah TA 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis.
Sri Mulyani menjelaskan terdapat tiga potensi krisis pada 2023 yaitu krisis pangan, energi, dan keuangan sehingga Indonesia harus meningkatkan kewaspadaan.
Baca juga: Sri Mulyani: RI perlu waspadai krisis pangan hingga keuangan pada 2023
Ekonomi global dengan inflasi tinggi dan pengetatan moneter diperkirakan akan menyebabkan stagflasi bahkan tensi geopolitik juga berpotensi meningkatkan risiko dari nonekonomi.
Oleh sebab itu, ia menuturkan karena tantangan tahun depan berhubungan dengan pangan dan energi maka APBN diarahkan untuk merespons risiko tersebut.
Anggaran pun dinaikkan khususnya untuk ketahanan pangan yaitu dari Rp94 triliun pada 2022 menjadi Rp104,2 triliun pada 2023 yang berasal dari belanja pemerintah pusat Rp81,7 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp22,5 triliun.
Baca juga: Sri Mulyani sebut APBN catat defisit Rp169,5 triliun per Oktober
Sementara itu untuk ketahanan energi yang digunakan untuk menjaga masyarakat dan perekonomian dari ketidakpastian harga energi dengan subsidi energi dan kompensasi serta belanja di bidang energi mencapai Rp341,3 triliun.
Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan belanja negara tahun depan sebesar Rp3.061,2 triliun meliputi belanja pemerintah pusat Rp2.246,5 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp814,7 triliun.
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2022
