Deputi Bidang Pangan dan Agribisnis, Kementerian Perekonomian, Musdhalifah Machmud, menyatakan salah satu komponen dari Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan adalah percepatan pelaksanaan ISPO.
"Lewat Peraturan Presiden (Perpres) nomor 44/2020 dilakukan penguatan ISPO," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Isu kritis yang dijawab dengan penguatan ISPO, lanjutnya, adalah memperbaiki tata kelola sertifikasi, meningkatan kelembagaan komite dan sekretariat ISPO, meningkatkan fungsi Komite Akreditasi Nasional dengan pengakuan internasional untuk LS ISPO.
Selain itu yakni meningkatkan prinsip, kriteria dan indikator ISPO serta menjawab kampanye negatif yang selalu dilancarkan terhadap industri sawit di tanah air.
Sebelumnya, Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit Mansuetus Darto menyatakan saat bertemu dengan Parlemen Eropa mereka akan melakukan penelusuran produk sawit apakah bersertifikat ISPO ataupun RSPO untuk bisa menembus pasar Eropa.
"Program utama mereka adalah tracebility (ketelusuran). Semua produk sawit apakah bersertifikat ISPO, RSPO akan ditelusuri ulang. Masing-masing petani harus teridentifikasi dengan jelas lokasi kebun dan luasnya," katanya.
Uni Eropa, lanjutnya, mau membantu dengan perubahan dari level pasar sehingga petani punya akses pasar langsung.
Sementara itu Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Hendratmojo Bagus Hudoro menyatakan persaingan antarnegara produsen sawit ke depan akan semakin ketat.
Dia mencontohkan India yang selama ini sebagai importir terbesar minyak sawit saat ini sedang menanam besar-besaran kelapa sawit supaya bisa memenuhi kebutuhan dalam negerinya.
"Hal seperti ini harus diantisipasi sejak sekarang. Hilirisasi menjadi salah satu kunci utama," katanya saat menjadi pembicara dalam Indonesian Palm Oil Smallholders Conferences & Expo yang kedua tahun 2022 (2nd IPOSC & Expo 2022) di Palembang.
Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah mendorong kemitraan antara perusahaan dengan petani supaya tidak ada lagi masalah petani seperti tandan buah segar (TBS) tidak ada yang beli, mutunya rendah dan lain-lain.
Anggota Komisi IV DPR-RI Riezky Aprilia menyatakan harus ada solusi terbaik untuk perkebunan sawit terutama dalam program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Sarpras, harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit, serta lainnya.
"Petani sudah serius mengelola kebun kelapa sawit maka pemerintah juga harus serius membuat kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan petani,” katanya.
Sementara itu Ketua Umum Perkumpulan Forum Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI) Pahala Sibuea menyatakan kegiatan "2nd IPOSC & Expo 2022" yang digelar 29-30 November 2022 merupakan konferensi petani kelapa sawit terbesar di Indonesia dengan dihadiri 600 petani kelapa sawit.
"Acara ini diharapkan bisa memberikan wawasan kepada petani dan asosiasi petani sawit, sekaligus mentransformasikan petani kelapa supaya bisa segera naik kelas.Supaya bisa naik kelas itu perlu didukung beberapa hal semisal merubah pola pikir, perilaku dan berkolaborasi atau bermitra," katanya.
Baca juga: WRI: Sertifikasi ISPO penting untuk perluas pasar ekspor
Baca juga: Kementan: Luas kebun sawit bersertifikat ISPO 3,65 juta ha
Baca juga: Pemerintah dorong inovasi dalam praktik sawit berkelanjutan
Pewarta: Subagyo
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2022
