"Kunjungan itu tidak tersirat dalam aturan hukum atau peraturan perundang-undangan tetapi besok ada rencana dari para pimpinan komisi plus perwakilan dari fraksi untuk datang ke rumah (Margono)," kata Hasanuddin di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.
Baca juga: Panglima TNI sebut Laksamana Yudo Margono banyak hadapi tantangan
Ia menjelaskan, kedatangan mereka itu apabila perwira tinggi TNI AL itu telah diputuskan disetujui sebagai panglima TNI baru dengan melalui uji kelayakan dan kepatutan terlebih dahulu.
"Setelah keputusan, jadi setelah diputuskan disetujui baru didatangi; kalau diputuskan tidak disetujui ya tidak didatangi, " ujarnya.
Baca juga: Anggota DPR: Disiplin prajurit TNI perlu ditingkatkan
Terlepas dari dinamika politik yang bisa saja terjadi, ia hampir dapat memastikan bahwa sebagai calon tunggal panglima TNI, Margono akan lulus uji kelayakan dan kepatutan dan menggantikan Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, yang pensiun pada 21 Desember nanti.
"Kalau saya melihat situasinya kemudian juga aturan perundang-undangannya, sepertinya ya disetujui, tapi ya tidak tahu... Khan namanya politik ada dinamika," tuturnya.
Baca juga: Pangdam XVII/Cenderawasih ingatkan prajurit Korem 173/PVB disiplin
Namun, ia menepis kepastian persetujuan itu karena semata Margono merupakan calon satu-satunya panglima TNI yang dipilih presiden sehingga tak ada lagi nama lain.
Ia mengatakan," Kalau jabatan publik itu walaupun sudah diuji kelayakan dan kepatutan lulus, ketika di dalam pelaksanaannya itu tidak benar atau melanggar aturan permainan atau aturan perundang-undangan, nyeleneh, dan sebagainya, ya dialah yang bertanggungjawab, bukan yang memilih."
Baca juga: ABJ: Penunjukan Yudo Margono jadi Panglima TNI sudah tepat
Berkaitan dengan kepala staf TNI AL yang baru yang akan menggantikan Margono setelah resmi dilantik sebagai panglima TNI, ia menyebut bahwa calon itu tidak perlu mendapatkan rekomendasi dari DPR.
"Pengganti kepala staf (matra TNI) menurut aturan itu diajukan panglima baru, kemudian disetujui oleh Bapak Presiden atau mungkin Bapak Presiden langsung menunjuk, 'sudah ini Kasal-nya siapa', begitu. Jadi tidak ada dan tidak perlu mendapatkan rekomendasi dari DPR," kata Hasanuddin.
Baca juga: Komisi I: Paparan visi-misi calon Panglima TNI dilakukan terbuka
Sebelumnya, ia mengatakan bahwa Komisi I DPR RI akan melangsungkan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Margono, Jumat (2/12).
"Sesuai keputusan Badan Musyawarah DPR, besok (Jumat) Komisi I DPR akan melaksanakan uji kelayakan untuk calon panglima TNI," katanya.
Baca juga: Komisi I DPR harap Yudo paparkan poin prioritas calon panglima TNI
Adapun saat Perkasa disetujui sebagai panglima TNI menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto oleh Komisi I DPR, maka pimpinan dan anggota Komisi I DPR juga mendatangi rumahnya untuk verifikasi faktual, di Jakarta, pada 7 November 2021.
Pewarta: Melalusa S Khalida
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2022
