Perpustakaan Nasional menilai Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) yang dijalankan di perpustakaan tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga desa/kelurahan dinilai efektif dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.jangan sampai perpustakaan menjadi menara gading
"Pelaksanaan program TPBIS tahun 2020 dan 2021 memberikan manfaat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan nilai efektivitas program 4,09 dari skala 1-5," ujar Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan, total keuntungan program itu lebih dari Rp570 miliar dan telah direplikasi mandiri di 18 kabupaten/kota dan 1.125 desa/kelurahan.
"Tugas perpustakaan adalah mencerdaskan dan menyejahterakan anak bangsa sesuai amanah UUD 1945. Esensinya, untuk mengurangi masyarakat marginal,"
Dia menambahkan perpustakaan mesti bertransformasi mengubah paradigma yang eksklusif menjadi inklusif.
“Inilah roh dari semangat transformasi perpustakaan,” imbuh dia.
Baca juga: IFLA kagumi program perpustakaan berbasis inklusi sosial
Baca juga: Tingkatkan literasi masyarakat, Perpusnas bertransformasi
Program TPBIS dijalankan oleh Perpusnas dengan dukungan dari Bappenas sejak tahun 2018. Program itu merupakan pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan di seluruh provinsi di Indonesia.
Indonesia, menurut dia, memiliki sumber daya alam melimpah namun belum dikelola dengan optimal. Oleh karena itu, masyarakat perlu dibekali inovasi dan kreativitas serta aksesibilitas digital untuk meningkatkan pengetahuannya.
“Tidak ada gunanya perpustakaan jika masyarakat masih tetap berada di bawah tingkat kesejahteraan. Jangan sampai perpustakaan menjadi menara gading,” tambah dia.
Perbaikan kesejahteraan hanya dapat dilakukan jika kondisi ekonomi baik, yang ditandai dengan peningkatan pendapatan per kapita dan lapangan kerja. Salah satu jalan untuk mencapai kesejahteraan diperoleh dengan kemampuan literasi.
Baca juga: Kolaborasi kunci pustakawan berdayakan masyarakat marjinal
Program TPBIS dijalankan oleh Perpusnas dengan dukungan dari Bappenas sejak tahun 2018. Program itu merupakan pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan di seluruh provinsi di Indonesia.
Indonesia, menurut dia, memiliki sumber daya alam melimpah namun belum dikelola dengan optimal. Oleh karena itu, masyarakat perlu dibekali inovasi dan kreativitas serta aksesibilitas digital untuk meningkatkan pengetahuannya.
“Tidak ada gunanya perpustakaan jika masyarakat masih tetap berada di bawah tingkat kesejahteraan. Jangan sampai perpustakaan menjadi menara gading,” tambah dia.
Perbaikan kesejahteraan hanya dapat dilakukan jika kondisi ekonomi baik, yang ditandai dengan peningkatan pendapatan per kapita dan lapangan kerja. Salah satu jalan untuk mencapai kesejahteraan diperoleh dengan kemampuan literasi.
Baca juga: Kolaborasi kunci pustakawan berdayakan masyarakat marjinal
Baca juga: Perpustakaan miliki peran dalam pulihkan ekonomi nasional
Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menjelaskan peran perpustakaan amat dibutuhkan dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan global.
“Perpustakaan berbasis inklusi sosial diharapkan dapat meningkatkan literasi informasi bagi masyarakat dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat meningkatkan kesejahteraan dan juga mendorong kreativitas serta memangkas berbagai kesenjangan akses informasi,” kata Susiwijono.
Dia berharap program itu dapat melahirkan banyak ide dan gagasan yang inovatif dan aplikatif dalam menghadirkan perpustakaan yang lebih inklusif.
Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Khamim, mengatakan program Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial telah mendorong lahirnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) oleh masyarakat sekitar perpustakaan.
"Dalam rangka kebijakan revolusi mental, khususnya Gerakan Indonesia Mandiri UMKM perlu diwadahi dalam bentuk koperasi sehingga semangat gotong royong kebersamaan dan kesejahteraan bersama selalu menjadi tiang atau dasar pembangunan ekonomi,” kata Khamim.
Khamim meminta agar program TPBIS terus diperluas agar semakin banyak desa-desa yang lain ikut berpartisipasi.
Baca juga: Perpusnas: Perpustakaan harus jadi garda terdepan beri kehidupan layak
Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menjelaskan peran perpustakaan amat dibutuhkan dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan global.
“Perpustakaan berbasis inklusi sosial diharapkan dapat meningkatkan literasi informasi bagi masyarakat dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat meningkatkan kesejahteraan dan juga mendorong kreativitas serta memangkas berbagai kesenjangan akses informasi,” kata Susiwijono.
Dia berharap program itu dapat melahirkan banyak ide dan gagasan yang inovatif dan aplikatif dalam menghadirkan perpustakaan yang lebih inklusif.
Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Khamim, mengatakan program Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial telah mendorong lahirnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) oleh masyarakat sekitar perpustakaan.
"Dalam rangka kebijakan revolusi mental, khususnya Gerakan Indonesia Mandiri UMKM perlu diwadahi dalam bentuk koperasi sehingga semangat gotong royong kebersamaan dan kesejahteraan bersama selalu menjadi tiang atau dasar pembangunan ekonomi,” kata Khamim.
Khamim meminta agar program TPBIS terus diperluas agar semakin banyak desa-desa yang lain ikut berpartisipasi.
Baca juga: Perpusnas: Perpustakaan harus jadi garda terdepan beri kehidupan layak
Pewarta: Indriani
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2022
