Salah satu potensinya adalah implementasi perdagangan karbon, mengingat Papua memiliki luas hutan tertinggi di Indonesia
Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua mengatakan ekonomi hijau memiliki potensi yang besar dalam mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk ikut aktif pada perkembangan ekonomi Papua yang inklusif dan berkelanjutan.
Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Papua Dedy Irianto di Jayapura, Selasa, mengatakan untuk itu semua instansi setempat aktif menumbuhkan ekonomi hijau tersebut karena memiliki peluang yang sangat besar di mana mempunyai hutan lebat.
"Salah satu potensinya adalah implementasi perdagangan karbon, mengingat Papua memiliki luas hutan tertinggi di Indonesia," katanya.
Menurut Dedi, pengembangan ekonomi hijau juga sejalan dengan upaya mendorong sumber pertumbuhan ekonomi baru.
"Beberapa strategi pengembangan antara lain pertanian berkelanjutan, kemudian perikanan bertanggung jawab, lalu ekowisata dan pengembangan produk kreatif yang dekat dengan pemanfaatan hasil alam," ujarnya.
Dia menjelaskan selain itu juga menumbuhkan perekonomian hijau melalui belanja daerah pemerintah yang mana memiliki peran dengan kontribusi terhadap perekonomian yang mencapai lebih dari 20 persen.
"Untuk itu sangat penting melakukan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau ETPD yang dimotori oleh Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD)," katanya.
Dia menambahkan untuk itu pihaknya berharap ke depan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendapatan dan belanja pemerintah daerah.
"Dengan demikian elektronik transaksi pemerintah tersebut dapat lebih mendorong pertumbuhan ekonomi, selain potensi dari sektor prioritas dan pemanfaatan teknologi digital," ujarnya.
Baca juga: BI Papua sebut UMKM tetap tumbuh meski resesi global
Baca juga: BI catat kredit konsumsi masih dominan di Papua Barat
Baca juga: BI ajak UMKM kopi asal Papua masuk ekosistem digital
Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2022
