"Kita menemukan delapan terkait dengan temuan dari Tim Pencari Fakta yang melibatkan seluruh sektor pada kasus GGAPA," kata Ketua TPF Mufti Mubarok saat konferensi pers di Jakarta, Rabu.
Pertama, Mufti mengatakan TPF menemukan adanya ketidakharmonisan komunikasi dan koordinasi antar instansi di sektor kesehatan dan kefarmasian dalam penanganan lonjakan kasus GGAPA.
Kedua, adanya kelalaian instansi atau otoritas sektor kefarmasian dalam pengawasan bahan baku obat dan peredaran produk jadi obat.
"Post-market, pre-market, dan sebagainya menjadi perdebatan luar biasa terkait juga dengan suplai dari hulu terkait bahan baku EG dan DEG. Akhirnya kami menyimpulkan adanya kelalaian instansi atau otoritas sektor kefarmasian," ujar Mufti.
Baca juga: TPF BPKN minta pemerintah penuhi hak keluarga korban gagal ginjal akut
Baca juga: Komisi VI DPR apresiasi BPKN buka posko aduan korban gagal ginjal
Ketiga, Mufti melanjutkan, TPF menemukan ketidaktransparan terkait penindakan oleh penegak hukum yang dilakukan kepada industri farmasi. Keempat, tidak adanya protokol khusus penanganan krisis terkait persoalan darurat di sektor kesehatan seperti lonjakan kasus GGAPA.
"Ini tampak bahwa protokoler di daerah di sektor nakes dan seterusnya sampai Kemenkes dan BPOM ini masih overlap," katanya.
Kelima, belum ada kompensasi yang diberikan kepada keluarga korban GGAPA dari pihak pemerintah. Keenam, belum ada pemberian ganti rugi kepada korban GGAPA dari pihak industri farmasi.
Ketujuh, bahan kimia EG dan DEG merupakan bahan yang termasuk dalam kategori berbahaya bagi kesehatan dan memerlukan pengaturan khusus.
Kedelapan, belum dilibatkannya instansi atau otoritas lembaga perlindungan konsumen dalam permasalahan sektor kesehatan dan kefarmasian.
"Saya kira karena korbannya adalah konsumen, maka keterlibatan kita semua ada BPKN, YLKI, dokter, LPSK, tentu menjadi hal penting ketika menangani kasus ini," ujar Mufti,
Selain itu, Mufti mengatakan temuan TPF juga menunjukkan bahwa sebagian besar korban GGAPA tidak memiliki komorbid. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, 74 persen dari 324 korban adalah balita dan hampir semuanya berasal dari keluarga kalangan menengah ke bawah.
Dari temuan tersebut, TPF pun memberikan empat rekomendasi, yaitu pemerintah dan industri farmasi perlu memberikan santuan atau kompensasi serta ganti rugi baik kepada keluarga korban GGAPA yang telah meninggal dunia, korban yang masih dirawat, dan korban yang masih harus melakukan pengobatan rawat jalan.
Kemudian, pemerintah juga perlu menugaskan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit secara menyeluruh terkait pengawasan dan peredaran produk obat-obatan termasuk penggunaan bahan baku.
Pemerintah juga perlu meminta kepolisian untuk menindak tegas pihak yang bertanggung jawab serta melakukan pengembangan kasus secara terang benderang. Selain itu, perlu juga melakukan penguatan lembaga yang melindungi konsumen secara mandiri.
Pada kesempatan yang sama, Ketua BPKN RI Rizal E Halim mengatakan pihaknya akan menyampaikan temuan-temuan tersebut kepada Presiden Joko Widodo.
"Kami memastikan laporan dari Tim Pencari Fakta BPKN terkait kasus GGAPA ini akan disampaikan kepada Bapak Presiden. Temuan ini diharapkan bisa jadi momentum yang baik bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperbaiki layanan di sektor yang sangat vital ini, sehingga di masa mendatang kita bisa melakukan mitigasi risiko," kata Rizal.
Baca juga: BPKN: Audit izin edar obat seiring adanya kasus gangguan ginjal akut
Baca juga: Komisi IX sebut RUU POM merespons kasus gagal ginjal akut
Pewarta: Suci Nurhaliza
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2022
