Kementerian PUPR: Sektor properti diharapkan sokong ekonomi RI di 2023

19 Desember 2022 11:11 WIB

Tangkapan layar - Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna dalam acara “Economic Outlook dan Prospek Sektor Perumahan Tahun 2023" yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (19/12/2022). ANTARA/Aji Cakti

Sebagai sektor yang diprediksi tetap bertahan di tengah resesi global 2023, sektor properti diharapkan dapat kembali menyokong perekonomian Indonesia untuk terus tumbuh pada tahun depan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mengharapkan sektor properti dapat menyokong perekonomian Indonesia di tengah resesi global pada 2023.

"Sebagai sektor yang diprediksi tetap bertahan di tengah resesi global 2023, sektor properti diharapkan dapat kembali menyokong perekonomian Indonesia untuk terus tumbuh pada tahun depan," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna dalam acara “Economic Outlook dan Prospek Sektor Perumahan Tahun 2023" yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin.

Kendati demikian, Herry mengatakan terdapat tantangan bagi sektor properti yakni kenaikan suku bunga acuan yang akan berpotensi menaikkan suku bunga KPR dan menurunkan daya beli masyarakat akan hunian.

Baca juga: Industri Properti Indonesia yang Pulih di 2022, Hadapi Tantangan di 2023

Oleh karenanya intervensi, program, dan bantuan stimulus pembiayaan perumahan oleh pemerintah menjadi kunci pertumbuhan sektor properti dan perekonomian di Indonesia.

"Kalau kita sering mendengar di tengah perekonomian yang trennya menurun, sektor properti tetap positif. Kemudian terdapat 174 sektor yang merupakan sektor turunan dari perumahan," kata Herry.

Secara justifikasi sektor perumahan ini tidak diragukan. Kalau memang akan terjadi krisis, mestinya sektor perumahan ini menjadi alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sekaligus juga melaksanakan amanat UUD 1945 untuk juga membantu masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal dalam mendapatkan hunian pribadi yang layak.

Baca juga: Pelaku optimistis 2022 jadi kebangkitan industri properti

Penyediaan perumahan saat ini dihadapkan pada tantangan besar untuk menyelesaikan backlog perumahan 12,71 juta rumah tangga.

"Pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR menargetkan untuk mewujudkan peningkatan akses masyarakat secara bertahap dengan penyediaan rumah yang aman, terjangkau dan layak huni," kata Herry.