"Ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk membeli produk dalam negeri. Presiden memberi kemudahan bagi para produsen lokal menjual barangnya kepada instansi pemerintah melalui e-katalog, sehingga bisa dilakukan tanpa tender,” kata Moeldoko dalam siaran pers di Jakarta, Senin.
Moeldoko mengatakan pada tahun 2015 terjadi komunikasi Presiden Jokowi dengan seorang produsen alat pertanian Madiun bernama Agus Zamroni, di mana Presiden berjanji membeli alat mesin pertanian produksinya yang diberi merk ZAGAA.
Menurut Moeldoko, saat itu Presiden mendorong produk lokal merk ZAGAA meningkatkan kapasitas produksinya mesin panen (mini combine harvester) hingga 1.000 unit.
Baca juga: Moeldoko optimistis alumni Kartu Prakerja ciptakan lapangan pekerjaan
"Bahkan jika pengusaha mengalami kesulitan permodalan, perbankan diminta bisa membantu. Permintaan Presiden ini langsung ditindaklanjuti Menteri Pertanian dan pihak terkait lainnya, termasuk perbankan,” lanjut Moeldoko.
Saat ini alokasi anggaran mesin panen produksi dalam negeri dari berbagai merk, termasuk ZAGAA sudah tersedia.
Sementara produsen ZAAGA juga menyatakan bahwa sebanyak 70 unit produk mereka sudah dibeli Kementan dan didistribusikan ke petani.
"Masalahnya, petani pemakai alat tersebut menyampaikan masukan. Ternyata traktor itu kondisinya belum maksimal seperti standar yang diharapkan petani. Selain itu, petani pengguna juga menyampaikan ada masalah layanan purna jual. Saat terjadi kerusakan sparepart pengganti sulit didapatkan,” kata Moeldoko menjelaskan.
Sebelumnya Direktur Perlindungan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Mohammad Takdir Mulyadi, memberikan penjelasan senada. Sesuai arahan Presiden, Kementerian Pertanian menggunakan produk dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang tinggi.
“Kami sudah membeli produknya berupa combine harvester kecil melalui anggaran APBD Jatim dan anggaran Ditjen Tanaman Pangan di provinsi,” kata Mulyadi.
Melalui dana Tugas Pembantuan, Dana APBN yang dilakukan daerah/provinsi mengalokasikan pembelian 400 unit combine kecil pada 2015.
Tahun berikutnya, Kementan melalui dana TP Provinsi mengalokasikan pembelian 600 unit combine kecil.
"Tetapi produk yang dibeli tidak seluruhnya merk tersebut. Karena keputusan produk mana yang dibeli sangat tergantung pada hasil survei tim provinsi, dan anggaran pemerintah yang terbatas,” kata Mulyadi.
Deputi III KSP Edy Priyono menjelaskan, bahwa setiap proses belanja barang harus melalui pertimbangan yang ketat karena menggunakan dana APBN.
Dalam pembelanjaannya terdapat aspek kontrol dari BPK dan BPKP.
“Karena masih ditemukan beberapa komplain dari pengguna barang ini, sehingga Kementan tidak berani melanjutkan pembeliannya,” kata Edy.
Menurutnya, dalam kondisi demikian, jika pemerintah tetap melanjutkan, maka pembelanjaan tersebut dapat menjadi temuan.
Adapun KSP menegaskan, bahwa Presiden sangat mendukung bisnis UMKM, di mana dalam beberapa kali sidang kabinet atau rapat bersama kepala daerah, Presiden meminta prioritas APBN dan APBD dibelanjakan untuk produk barang dalam negeri.
KSP berharap agar produsen dalam negeri termasuk produsen alsintan di Madiun bisa meningkatkan kualitas produknya untuk memenuhi harapan petani.
Baca juga: Moeldoko ungkap 5 strategi pemerintah percepat transformasi digital
Baca juga: ICRC apresiasi komitmen Pemerintah Indonesia dalam isu kemanusiaan
Baca juga: Moeldoko pernah dibawa kepala sekolah ke pasar karena gondrong
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2022
