“Tekanan globalnya ada beberapa, ada tentang fiksi hegemoni yang terkait dengan pertarungan antara Amerika Serikat-Tiongkok, Amerika Serikat dan Rusia, lalu kita masih berada dalam residu perang dagang, perang teknologi antara Amerika Serikat dengan Tiongkok,” kata Andi saat acara Konferensi Pers Pernyataan Akhir Tahun 2022 Gubernur Lemhannas RI di Gedung Lemhannas, Jakarta, Rabu.
Andi menyebut efek pandemi COVID-19 secara signifikan menghadirkan disrupsi rantai pasok global terutama terkait komoditas energi dan pangan yang diperparah dengan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina.
“Sampai hari ini belum selesai. Beberapa estimasi memperlihatkan bahwa normalisasi rantai pasok global mungkin baru akan selesai di 2026 bahkan sampai 2027,” ujarnya.
Ia mengatakan disrupsi rantai pasok global tersebut kian diperparah dengan adanya strategi negara-negara dunia yang menampakkan otonomi strategis dengan berusaha keluar dari saling ketergantungan antarnegara.
Baca juga: Lemhannas: Pandemi dan disrupsi dorong transisi energi hijau
Baca juga: Lemhannas: Pembangunan IKN simbol pergeseran paradigma pembangunan
“Amerika Serikat tidak lagi mau memiliki saling ketergantungan kepada katakanlah semi conductor yang berasal dari Tiongkok, Eropa tidak lagi mau memiliki ketergantungan kepada pasokan gas dari Rusia karena saling ketergantungan patah diganti otonomi strategis dan ini memperparah,” tuturnya.
Untuk itu, ia menyebut berbagai tekanan global yang signifikan tersebut menjadi tantangan Indonesia dalam upaya pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19, transformasi ekonomi biru, ekonomi hijau, dan peningkatan konsolidasi demokrasi.
Secara keseluruhan, Andi menyebut bahwa Lemhannas telah berhasil menghasilkan 42 kajian atau rekomendasi kebijakan pada periode 2022 dari lima topik yang diinstruksikan Presiden, yakni konsolidasi demokrasi, transformasi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Dari bulan Februari 2022 sampai pertengahan Desember ini kami sudah memberikan kajian berupa rekomendasi-rekomendasi kebijakan, kalau tercatat sekarang sebanyak 42 kajian atau rekomendasi kebijakan dari lima topik yang diminta Presiden,” katanya.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2022
