Larangan yang diumumkan pada Selasa malam (20/12) dalam sebuah surat kepada universitas dari kementerian pendidikan tinggi itu menuai kecaman dari pemerintah asing dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Kami pergi ke universitas, Taliban berada di pintu gerbang dan memberi tahu kami bahwa 'Anda tidak diizinkan masuk universitas sampai pemberitahuan lebih lanjut'... (kemudian) semua orang menangis," kata Shaista, seorang mahasiswi studi bisnis di sebuah universitas swasta di Kabul pada Rabu.
Seorang profesor di universitas lain di Kabul yang menolak disebutkan namanya mengatakan staf mengusir mahasiswi di gerbang karena mereka tidak punya pilihan selain melaksanakan instruksi tersebut.
Pelarangan siswa perempuan kemungkinan akan mempersulit upaya administrasi Taliban untuk mendapatkan pengakuan internasional dan untuk menghapus sanksi yang sangat menghambat perekonomian Afghanistan.
Misi Bantuan PBB di Afghanistan meminta pemerintahan yang dikelola Taliban untuk segera mencabut keputusan tersebut.
PBB juga mendesak pihak berwenang untuk membuka kembali sekolah anak perempuan setelah kelas enam dan mengakhiri semua tindakan yang mencegah perempuan dan anak perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan publik sehari-hari.
Mahasiswa ilmu politik tahun ketiga, Hassiba, yang tinggal di Kabul, mengatakan dia sedang belajar untuk ujian ketika dia mendengar tentang pengumuman itu.
"Terlalu sulit untuk diterima, sulit dipercaya. Bila tidak ada pendidikan untuk perempuan dalam masyarakat, bagaimana kita bisa berharap untuk masa depan yang cerah?" kata dia.
Menurut pengumuman Selasa malam, keputusan itu dibuat oleh kabinet pemerintahan Taliban.
Beberapa pejabat Taliban, termasuk wakil menteri luar negeri dan juru bicara pemerintah, telah berbicara mendukung pendidikan perempuan dalam beberapa bulan terakhir. Namun, pemimpin spiritual tertinggi Taliban, yang berbasis di kota selatan Kandahar, memiliki keputusan akhir tentang keputusan besar.
Sumber resmi diplomatik dan Taliban mengatakan kepada Reuters bahwa masalah tersebut telah dibahas oleh para pemimpin.
Kepemimpinan Taliban mengatakan mereka menginginkan hubungan damai dengan komunitas internasional tetapi orang asing tidak boleh ikut campur dalam urusan dalam negeri Afghanistan.
Kebanyakan anak perempuan tidak dapat bersekolah selain pendidikan dasar. Pemerintahan Taliban mengatakan sedang mengerjakan rencana untuk pendidikan menengah bagi anak perempuan, tetapi belum memberikan kerangka waktu.
Sumber: Reuters
Baca juga: Menlu Pakistan desak dunia lindungi hak perempuan Afghanistan
Baca juga: Taliban segera izinkan anak perempuan kembali ke sekolah
Baca juga: Malala Yousafzai serukan upaya terpadu hak pendidikan
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2022
