Inflasi inti diprediksi akan terus menguat seiring dengan keputusan pemerintah untuk mencabut kebijakan PPKM, ....
Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman mengingatkan inflasi inti berpotensi menguat seiring pencabutan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
“Inflasi inti diprediksi akan terus menguat seiring dengan keputusan pemerintah untuk mencabut kebijakan PPKM, yang selanjutnya akan mendorong mobilitas masyarakat dan permintaan,” kata Faisal dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin.
Selain itu, naiknya inflasi inti juga akan didorong oleh meningkatnya harga emas pada periode perlambatan ekonomi global dan normalisasi moneter (tapering-off) yang sedang berlangsung.
Baca juga: BPS: Bensin sumbang inflasi tertinggi 1,15 persen sepanjang 2022
Inflasi inti, tidak termasuk volatile food dan administered prices, tercatat berada di angka 3,36 persen year on year (yoy) pada Desember 2022, atau mencapai level tertinggi selama enam tahun terakhir seiring membaiknya mobilitas dan permintaan masyarakat.
Dengan demikian, menurut dia, perlu untuk melanjutkan operasi pasar dan koordinasi yang solid antara regulator sebagai upaya menjaga harga pangan dan pengendalian pasokan yang fluktuatif.
“Harga beras, komoditas pangan dengan pangsa tertinggi inflasi, memiliki kecenderungan meningkat dalam beberapa bulan terakhir,” kata Faisal.
Dalam kesempatan ini. dia memperkirakan inflasi utama akan mereda, namun, tetap di atas target setidaknya hingga semester I-2023, dan baru akan melemah menuju kisaran target 2 – 4 persen yoy pada semester II-2023.
“Inflasi utama diperkirakan melemah, di tengah base effect yang rendah di semester II-2022 dan dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap barang dan lainnya layanan, yang terlihat benar-benar berkurang pada semester II-2023.” kata Faisal.
Baca juga: BPS: Inflasi RI selama 2022 capai 5,51 persen, tertinggi di Kotabaru
Inflasi utama secara tahunan tercatat di angka 5,51 persen yoy pada Desember 2022, atau masih di atas target Bank Indonesia yang di kisaran 2 – 4 persen yoy.
Pemerintah secara resmi mencabut kebijakan PPKM terkait pandemi COVID-19 setelah Presiden Joko Widodo mengumumkannya melalui konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 30 Desember 2022.
Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2023
