Purnomo di Sentani, Senin, mengatakan DPA merupakan instrumen APBD sehingga pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Jayapura harus melaksanakan program kegiatan dengan baik.
Baca juga: Angka stunting di Kabupaten Jayapura menurun jadi 13,79 persen
"Dalam merencanakan program harus baik diikuti dengan disiplin dalam penatausahaan, ingat bahwa DPA ialah instrumen APBD untuk mensejahterakan masyarakat," katanya.
Menurut dia, mereka meminta agar seluruh OPD dalam merencanakan program kegiatan juga harus berpedoman pada aturan sehingga dalam pelaksanaannya tepat sasaran.
Baca juga: Dinkes berupaya wujudkan Kabupaten Jayapura bebas malaria
"Selain itu dalam segi pencapaian baik fisik maupun keuangan dan ketepatan waktu bisa sesuai dengan rencana," ujarnya.
Ia berharap semua kegiatan yang dibiayai APBD segera dilaksanakan sehingga tidak terjadi penumpukan pada akhir tahun anggaran 2023.
Baca juga: Kemenkes harap orang tua paham pentingnya memantau perkembangan anak
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Hana Hikoyabi, berharap dengan penyerahan DPA dapat mempercepat kinerja dari seluruh OPD di daerah itu pada awal 2023.
"Serta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah juga lebih cepat kerja supaya penyerapan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan otonomi khusus bisa berjalan efektif dan optimal," katanya.
Baca juga: Kemenkes mulai penuhi alat Antropometri di 300 ribu posyandu
Menurut dia, total APBD Kabupaten Jayapura 2023 sebesar Rp1,5 triliun sehingga diharapkan kepada seluruh SKPD segera memulai program kerja agar penyerapan anggaran bisa berjalan baik hingga penutupan tahun anggaran 2023.
Dia menambahkan pihaknya juga meminta agar inspektorat melaksanakan pemantauan setiap perencanaan dan capaian kerja dari seluruh SKPD sehingga presentasi di setiap semester harus bisa terpenuhi sesuai target yang ditetapkan.
Pewarta: Ardiles Leloltery
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2023
