• Beranda
  • Berita
  • Menhub: Pemda berperan dalam pembangunan infrastruktur transportasi

Menhub: Pemda berperan dalam pembangunan infrastruktur transportasi

17 Januari 2023 21:41 WIB
Menhub: Pemda berperan dalam pembangunan infrastruktur transportasi
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam kegiatan Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda yang diselenggarakan Kemendagri di Jakarta, Selasa (17/1/2023). ANTARA/HO-Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan

Kolaborasi yang baik harus dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, hingga operasionalisasi sarana maupun prasarana transportasinya

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah daerah (pemda) berperan penting dalam melancarkan pembangunan infrastruktur transportasi nasional.

"Kolaborasi yang baik harus dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, hingga operasionalisasi sarana maupun prasarana transportasinya," kata Menhub pada Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda yang diselenggarakan Kemendagri di Jakarta, Selasa seperti dikutip dari keterangan resminya.

Ia menyebut sejumlah kolaborasi yang telah dilakukan bersama pemda untuk mendukung program di sektor transportasi, di antaranya dukungan untuk meningkatkan muatan balik kapal tol laut, dukungan kebijakan "block seat"/subsidi untuk keberlanjutan penerbangan di daerah.

Kemudian, dukungan pengalokasian subsidi dalam penyediaan angkutan massal perkotaan dengan skema subsidi ataupun "buy the service" dan lain sebagainya.

"Tol laut yang semula hanya 29 titik, telah menjadi 39 titik, okupansinya sudah bagus dan harganya pun sudah turun. Kami terus mendorong pemerintah daerah untuk mengupayakan agar muatan balik tol laut ditambah, misalnya dengan membawa komoditas rumput laut atau ikan, sehingga harga dari tol laut bisa lebih ekonomis, dan kita bisa menambah titik-titik jangkauan tol laut itu sendiri," katanya.

Selain itu, dukungan penyediaan dan pembebasan lahan, penyediaan jalan akses, tata ruang, dan perizinan dari pemerintah daerah, menjadi kunci kelancaran pembangunan infrastruktur transportasi.

Lebih lanjut, Menhub juga menjelaskan bahwa kolaborasi perlu dilakukan untuk menghadapi salah satu tantangan yang perlu dihadapi bersama oleh pemerintah pusat maupun daerah yaitu, mengatasi keterbatasan APBN untuk mendanai berbagai kebutuhan pendanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi.

Salah satu upaya yang dilakukan yaitu mencari pendanaan kreatif non-APBN melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Sejumlah infrastruktur transportasi di beberapa daerah yang telah berhasil dibiayai melalui skema "creative financing", yakni kerja sama pemanfaatan (KSP) di Bandara Sentani, Tjilik Riwut, Fatmawati, Hanandjoeddin, Raden Inten.

Sementara melalui skema KPBU, yaitu Pelabuhan Patimban, kereta api Makassar-Parepare, dan yang akan datang akan dilakukan di Bandara Kediri dan "proving ground" Balai Pengujian Kendaraan Bermotor berstandar Internasional di Bekasi.

"Kami tidak mungkin melaksanakan ini tanpa kolaborasi, oleh karenanya nanti bersama Kementerian Dalam Negeri secara sektoral kita lakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah di Indonesia Timur, Tengah dan Barat," ujar Menhub.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan pembangunan infrastruktur transportasi berperan penting untuk mendukung terciptanya konektivitas dan mendatangkan investasi di daerah.

Oleh karena itu, pembangunannya harus dilakukan dengan paradigma Indonesia Sentris, yang tidak hanya terpusat di pulau Jawa saja, tetapi menjangkau hingga daerah terpencil.

Dalam kurun waktu 2020-2022, pemerintah telah sejumlah infrastruktur di berbagai daerah, di antaranya 11 pelabuhan penyeberangan, 10 bandara baru, 6.642 kilometer spoor (Km'sp), pengembangan empat pelabuhan utama yang memenuhi standar.

Berikutnya, tercapainya 42 rute yang melayani jembatan udara, terselenggaranya 33 rute subsidi angkutan tol laut, serta terbangunnya lima kota yang menerapkan sistem angkutan umum massal.

"Infrastruktur yang telah dibangun tersebut harus dihubungkan dengan kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sentra industri, kawasan perikanan, perkebunan, pariwisata, serta pertambangan di berbagai daerah di Indonesia, sehingga dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," kata dia.

Hal tersebut sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2020-2024, di mana pembangunan difokuskan dalam mendukung pengembangan di wilayah Daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan dan Perbatasan (3TP), Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus, serta mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah.

Baca juga: Menhub: Peran swasta dalam infrastruktur transportasi makin baik
Baca juga: Realisasi anggaran Kemenhub 2022 capai 97,69 persen, Rp32,63 triliun
Baca juga: Menhub minta pengawasan aspek keselamatan transportasi diperketat

 

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2023