Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meminta setiap pemerintah daerah menyerap dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) secara optimal guna mempercepat penurunan stunting sebagai fokus utama.
“Di jajaran satker pusat dan daerah untuk melakukan serapan anggaran di bulan Januari dengan melakukan kegiatan di perwakilan maupun kabupaten/kota agar didorong, terlebih kabupaten/kota tentu bisa melakukan penyerapan BOKB untuk pelayanan KB pada Januari,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Dalam Rapat Pengendalian Program dan Anggaran (Radalgram) yang digelar pada Selasa (17/1), ia juga mendorong seluruh perwakilan BKKBN provinsi untuk terus berkomunikasi dengan kepala dinas Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana (OPDKB) di wilayah masing-masing.
Salah satu kegiatan yang dirinya dorong untuk mengoptimalkan serapan anggaran di daerah, segera melakukan pelayanan KB, supaya capaian pada Januari dapat berjalan. Dengan demikian diharapkan pada minggu pertama Februari capaian dapat terlihat.
“Sebagai contoh mereka yang sudah vasektomi, sekarang sudah tidak PUS lagi tapi masih tercatat PUS jadi tidak update data di lapangan. Oleh karena itu agar kita betul-betul dapat data real maka kami berharap data yang dilaporkan awal yang ada di lapangan berdasarkan pencatatan terkini,” ujarnya.
Baca juga: BKKBN: Sebagian dana BOKB Jateng difokuskan untuk turunkan stunting
Hasto juga meminta diubah sistem yang baru, di mana koordinator berubah menjadi ketua tim yang membawahi 20 orang agar menjadi semakin solid dalam menggerakkan pelayanan KB, di mana awalnya koordinator hanya membawahi lima orang.
Menurutnya, Rapat Pengendalian Program dan Anggaran harus dilakukan setiap bulan dan terjadwal baik serta terencana. Materi-materi yang disampaikan pun harus memiliki muatan-muatan masalah stunting.
Evaluasi dan monitoring yang mulai digencarkan, harus selalu berbasis pada Sistem Informasi Keluarga (SIGA). Data dalam SIGA dinilainya akurat dan waktu sebenarnya.
Bagi perwakilan BKKBN provinsi yang masih kesulitan untuk mengakses SIGA, ia meminta segera mencari solusi agar pencatatan berbasis digital tersebut segera diselesaikan.
“Ini yang harus dilakukan 2023, wajah radalgram harus berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ini yang membuat kita semua tidak bisa serta merta menggunakan data lama kemudian dilaporkan kembali tanpa adanya suatu update yang baru,” ujar dia.
Baca juga: Presiden berpesan bayi tidak diberi bubur instan untuk cegah stunting
Baca juga: Kota Madiun ditunjuk BKKBN jadi daerah kunjungan delegasi Kenya
Baca juga: BKKBN: Penurunan stunting persiapkan RI hadapi bonus demografi
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2023
