Kepala BPS tekankan pentingnya perbaikan tata kelola data kemiskinan

30 Januari 2023 15:45 WIB

Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono saat memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Reformasi Birokrasi BPS Tahun 2023 dan Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 di Menara Dana Reksa, Jakarta, Senin (30/1/2023). ANTARA/M. Baqir Idrus Alatas/am.

Ini perlu dibangun dan menetapkan dengan jelas bahwa siapa yang miskin ekstrem itu, ini harus didefinisikan dengan jelas agar kementerian/lembaga termasuk pemerintah daerah mempunyai target yang sama terhadap sasaran yang ingin kita capai

Kepala Badan Pusat Statisik (BPS) Margo Yuwono menekankan pentingnya perbaikan sistematik dalam aspek tata kelola penanggulangan kemiskinan, termasuk tata kelola data.

Menurut Margo, upaya perbaikan tersebut dibutuhkan guna mencapai target penurunan tingkat kemiskinan pada 2024 menjadi 7 persen dan kemiskinan ekstrem sebesar nol persen.

“Kalau melihat tren data, data kemiskinan tahun 2022 adalah sebesar 9,5 persen dan kemiskinan ekstrem 2,04 persen. Sepertinya agak sulit untuk mencapai di angka 7 persen maupun 0 persen, tapi kita perlu berupaya melakukan percepatan berupa tata kelola baru agar target persentase kemiskinan maupun kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 tercapai,” ujar dia dalam Peluncuran Reformasi Birokrasi BPS Tahun 2023 dan Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 di Menara Dana Reksa, Jakarta, Senin.

Berdasarkan data kondisi kemiskinan ekstrem pada 212 kabupaten/kota prioritas pemerintah tahun 2022, terjadi penurunan persentase dari 3,61 persen pada Maret 2021 menjadi 2,76 persen pada Maret 2022.

Terdapat perubahan kategori dari miskin ekstrem pada periode Maret 2021 menjadi tidak miskin ekstrem pada Maret 2022 sebesar 2,91 persen. Adapun kategori miskin ekstrem yang tetap menjadi miskin ekstrem 0,7 persen, serta tidak miskin ekstrem menjadi miskin ekstrem sebesar 2,06 persen.

Margo menyampaikan, kemiskinan itu dinamis sehingga perlu dirancang tata kelola data yang baik melalui pemutakhiran data secara rutin, terintegrasi, dan berkesinambungan, agar target mengatasi kemiskinan ekstrem pada 2024 dan sasarannya menjadi jelas.

"Ini perlu dibangun dan menetapkan dengan jelas bahwa siapa yang miskin ekstrem itu, ini harus didefinisikan dengan jelas agar kementerian/lembaga termasuk pemerintah daerah mempunyai target yang sama terhadap sasaran yang ingin kita capai,” ujar Margo.