Divisi Sosialisasi Pendidikan Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Jayapura Lodwik Ap dalam siaran pers yang diterima Antara di Jayapura, Jumat, mengatakan dengan dukungan infrastruktur jaringan internet yang baik, dapat membantu petugas pemutakhiran data (PPD) dan panitia pemungutan suara (PPS) di setiap distrik dan kampung.
Menurut Lodwik, pihaknya bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jayapura dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura telah membahas kondisi infrastruktur layanan internet pada tingkat distrik dan kampung di Sentani pada 1 Januari 2023.
"Sehingga kami berharap Pemkab Jayapura melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) agar kampung-kampung yang belum mendapatkan jaringan internet secara optimal bisa diatasi pada 2023," katanya.
Dia menjelaskan tingkat kecurangan cukup rentan terjadi pada tempat-tempat yang belum bisa mengakses internet dengan lancar, sehingga diharapkan agar persoalan itu segera selesai.
"Sehingga untuk meminimalisir kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 kami berharap layanan internet di semua kampung di Kabupaten Jayapura bisa diselesaikan agar mudah diakses dengan baik," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jayapura Gustaf Griapon mengatakan pihaknya telah mengajukan permohonan kepada mitra kerja yakni BAKTI Kominfo untuk pembangunan base transceiver station (BTS) non-3T bagi kampung yang belum mendapatkan koneksi jaringan internet atau blank spot.
"Ada sebanyak 142 lokasi yang disiapkan, namun yang baru terealisasi dari Bakti Kominfo 44 lokasi ditambah sembilan lokasi pada 2023. Rencananya tahun ini semua lokasi itu sudah bisa on air," katanya.
Dia menambahkan ada beberapa distrik di Kabupaten Jayapura yang memiliki jaringan internet belum optimal, salah satunya di Distrik Refenirara, sehingga perlu adanya peningkatan jaringan dengan penambahan kuota internet.
Pewarta: Ardiles Leloltery
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2023
