Menkominfo tegaskan tidak ada pengadaan STB tahun 2023

6 Februari 2023 18:45 WIB

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menandatangani kesimpulan rapat bersama Komite I DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (6/2/2023). (ANTARA/Fauzi Lamboka

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menegaskan tidak ada pengadaan set top box (STB) melalui bantuan dari pemerintah tahun 2023.

"Pemerintah tidak mengadakan atau menganggarkan penyediaan set top box tahun 2023," katanya dalam rapat bersama Komite I DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan Kominfo telah menyediakan dan membagikan STB sebanyak 1,2 juta unit ke wilayah yang sudah diberlakukan sistem analog switch off (ASO).

Menkominfo menyebut hampir 99,8 persen STB yang disediakan oleh pemerintah telah disalurkan kepada masyarakat yang berhak mendapatkannya.

Dia menegaskan untuk daerah yang belum diberlakukan ASO, tidak ada pembagian STB dari pemerintah.

Selain STB yang disediakan pemerintah, kata dia, lembaga penyiaran swasta (LPS) sebagai penyelenggara multipleksing (MUX) juga berkomitmen menyediakan STB.

"Dari empat jutaan STB, baru didistribusikan 6,5 persen atau 278 ribu unit. Perlu berkoordinasi dengan LPS," ujarnya.

Johnny menjelaskan Kominfo telah menunjuk 40 perusahaan untuk memproduksi STB sesuai spesifikasi dan standar yang ditetapkan.

"Untuk produksi, kami berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian," katanya.

Dia juga menegaskan terkait harga jual STB, bukan menjadi kewenangan Kominfo, melainkan bagian kewenangan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

"Tetapi Kemendag juga tidak bisa menentukan batas harga atas dan batas harga bawah. Harga terjangkau yang saat ini sedang dicek akurasinya sekitar Rp200 ribu sampai Rp250 ribu. Itu menurut kementerian-kementerian terkait," jelasnya.

Dalam rapat itu, Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menambah jumlah ketersediaan STB dari pemerintah kepada masyarakat kurang mampu secara ekonomi.

"Komite I DPD RI merekomendasikan kepada pemerintah untuk menambah jumlah ketersediaan STB kepada masyarakat miskin agar tepat sasaran dan tepat manfaat yang dilaksanakan sesuai dengan perundang- undangan," kata Ketua Komite I DPD Andiara Aprilia Hikmat di Jakarta, Senin.

Komite | DPD RI, kata Aprilia, mengapresiasi paparan dan penjelasan Menteri Komunikasi dan Informatika RI mengenai pelaksanaan ASO dalam
rangka percepatan digitalisasi di Indonesia.