Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, angka prevalensi stunting di DKI Jakarta turun menjadi 14,8 persen.
“Prevalensi stunting di DKI Jakarta turun menjadi 14,8 persen, ini sesuai target 2024 (secara nasional). Kami berterima kasih karena DKI Jakarta bisa menjadi best practice (pembelajaran praktik baik) dalam upaya percepatan penurunan stunting,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam Sosialisasi Cegah Stunting di Jakarta, Selasa.
Bila melihat data terbaru dalam SSGI tahun 2022, angka stunting di DKI Jakarta turun dua persen dari sebelumnya 16,8 persen pada tahun 2021. Kini, prevalensi stunting tertinggi berada di Kepulauan Seribu dengan angka prevalensi 20,5 persen dan Kota Jakarta Utara 18,5 persen.
Hasto menuturkan dengan capaian yang baik itu diharapkan DKI Jakarta bisa menjadi contoh baik bagi provinsi lainnya. Gotong royong yang kuat dicerminkan dalam banyaknya pihak yang terlibat dalam program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) dari pemerintah hingga kalangan figur publik.
Baca juga: BKKBN tunjuk Paula Verhoeven dan Asri sebagai Bunda Asuh Anak Stunting
Hal lain yang dapat menjadi contoh baik adalah anak sudah memiliki akses terhadap ketersediaan sumber pangan dan sumber protein yang cukup.
Namun, percepatan penurunan stunting tetap menjadi tugas besar pemerintah. Meski angkanya mengalami penurunan, anak berisiko stunting masih terus ditemukan.
Dengan demikian, mengentaskan stunting perlu kerja keras pentaheliks yang melibatkan semua sektor dan lembaga secara bergotong-royong sejak dari hulu.
“Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan jumlah balita di DKI Jakarta ada sekitar 790 ribu balita. Dengan prevalensi stunting 14,8 persen, maka jumlah balita yang stunting maupun stunted sebanyak 116 ribu balita,” katanya.
Baca juga: BKKBN bersama Pemprov DKI dan Brimob tinjau stunting di Cilincing
Ia mengatakan, untuk mengentaskan stunting di DKI Jakarta, pemerintah harus mengawal betul faktor sensitif berupa lingkungan dan jarak antar kelahiran. Mengingat dalam satu tahun ada 158 ribu pernikahan di DKI Jakarta.
Di mana dari jumlah tersebut, sebanyak 75 ribu pasangan yang menikah dipastikan hamil pada tahun pertama pernikahan.
Oleh karena itu, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta tidak ada pihak yang menyepelekan stunting karena dampaknya yang bisa menurunkan kualitas anak di masa depan, dan masih banyak anak stunting yang ditemukan.
“Alhamdulillah, stunting sudah turun. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini stunting di DKI Jakarta dapat turun lagi. Apalagi tadi ada pengukuhan Bunda Asuh Anak Stunting yang tentunya bisa mempercepat penurunan stunting,” kata Heru.
Baca juga: Brimob dan BKKBN jalin kerja sama percepat penanganan "stunting"
Wakil Komandan Korps Brimob Polri Setyo Boedi Moempoeni Harso menyatakan komitmen Indonesia mengatasi stunting dapat terlihat dengan dijadikannya stunting sebagai prioritas nasional yang harus segera diselesaikan.
“Presiden pernah menyampaikan bahwa masalah stunting menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar, yang harus segera diselesaikan. Beliau menargetkan pada tahun 2024 mendatang, angka stunting berada pada angka 14 persen atau di bawah standar WHO yaitu 20 persen dan pada tahun 2030 Indonesia diharapkan bebas stunting,” ucapnya.
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2023
