"Tanpa adanya haluan negara, optimalisasi transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang berorientasi pada sebesar-besarnya kepentingan rakyat, baik untuk kepentingan generasi masa kini maupun generasi masa depan, khususnya pembangunan yang bernilai penting dan strategis seperti pembangunan pertahanan dan keamanan yang tidak dapat diselesaikan dalam satu periodisasi pemerintahan, akan menjadi mubazir," kata Bamsoet, panggilan ketua MPR RI, dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu.
Hal itu disampaikan Ketua MPR saat memberikan pembekalan umum dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2023 di Jakarta.
Bamsoet mencontohkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang telah diinisiasi Presiden RI Joko Widodo sebagai salah satu kebijakan yang membutuhkan haluan negara.
Menurut dia, tanpa rujukan pembangunan jangka panjang sebagai pemandu yang mengikat kelanjutan tahapan pembangunan IKN maka tidak ada jaminan bahwa pemerintahan periode berikutnya akan melanjutkan kebijakan tersebut.
"Di sini lah urgensi menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang dapat dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan jangka panjang untuk menyelamatkan program-program pembangunan yang bernilai penting dan strategis," katanya.
Bamsoet menambahkan bahwa PPHN harus diperkuat dengan Ketetapan MPR agar tidak mudah dimatikan oleh peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) maupun uji materi di Mahkamah Konstitusi.
Dalam pembekalan umumnya, Ketua MPR juga menyampaikan penguatan Empat Pilar Kebangsaan guna mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Menurut Bamsoet, terdapat relevansi serta keselarasan nilai antara sila-sila yang terkandung dalam Pancasila dengan gagasan pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
"Yakni sama-sama bertujuan memperjuangkan nilai kemanusiaan, keberadaban, soliditas kebangsaan, partisipasi publik, serta keadilan sosial," katanya.
Bamsoet menjelaskan bahwa konsep pembangunan ekonomi inklusif memiliki sejumlah prinsip penting, yakni merangkul semua kalangan, tidak boleh ada satu pun yang merasa ditinggalkan dan tidak ada satu pun kebijakan pembangunan yang memberikan perlakuan eksklusif kepada kelompok tertentu.
Dia juga memaparkan dalam periode 2011 hingga 2021, Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Indonesia cenderung konsisten mengalami peningkatan dengan rata-rata mencapai skor 6 dan masing-masing pilar penopang juga masuk kategori memuaskan.
Ketua DPR RI ke-20 itu menjelaskan bahwa ekonomi inklusif harus dilengkapi konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan, yang pada hakikatnya menegaskan bahwa segala kebijakan pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di masa kini, tidak boleh memberikan dampak buruk, merugikan, atau bahkan mengorbankan kepentingan generasi di masa depan.
Bamsoet menambahkan bahwa pembangunan ekonomi berkelanjutan dibangun oleh kesadaran bahwa ketersediaan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan ekonomi amatlah terbatas, dan bahwa sebagian sumberdaya tidak dapat diperbaharui dan akan habis pada waktunya.
Konsep pembangunan berkelanjutan, lanjut Bamsoet, saat ini telah menjadi fenomena global, dan telah diterima sebagai narasi universal yang diakui oleh komunitas internasional.
"Oleh karena itu, kita harus mendukung sepenuhnya langkah Presiden Joko Widodo yang berulang kali menekankan bahwa Indonesia merupakan bagian dari komunitas global yang mendukung pembangunan berkelanjutan," ujarnya.
Bamsoet mencontohkan beberapa kebijakan yang dimaksud seperti dalam upaya penanggulangan dampak perubahan iklim, Indonesia berkomitmen mewujudkan ekonomi hijau melalui komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada tahun 2030, pengembangan energi terbarukan sebagai sumber daya alternatif, hingga percepatan migrasi kendaraan berbahan bakar minyak ke bermotor listrik.
Bamsoet juga menegaskan bahwa perhatian terhadap pengelolaan sumber daya alam (SDA) sebagai salah satu dimensi pembangunan yang penting mengingat Indonesia memiliki kekayaan SDA yang berlimpah.
Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa segenap pihak perlu mendukung upaya Presiden Jokowi dalam menggalakkan hilirisasi industri migas dan minerba.
"Tidak heran jika dalam Rapim TNI-Polri 2023 ini, Presiden Joko Widodo memberikan penugasan penting kepada TNI-Polri agar menjaga program industrialisasi dan hilirisasi yang sedang digencarkan pemerintah agar tak terganggu. Khususnya dalam memberantas praktik ekspor dan tambang ilegal yang membuat penerimaan negara menjadi berkurang," ujarnya.
Selain Presiden Jokowi, Rapim TNI-Polri 2023 juga dihadiri Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, serta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Turut hadir pula Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Polisi Boy Rafli Amar, serta Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Polisi Petrus Reinhard Golose.
Pewarta: Gilang Galiartha
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2023
