Anggota DPR sebut IPO PGE bukan privatisasi

8 Februari 2023 17:11 WIB
Anggota DPR sebut IPO PGE bukan privatisasi
Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Tbk Ahmad Yuniarto (kedua kanan), Direktur Keuangan PGE Nelwin Aldriansyah (kanan), Direktur Operasi PGE Eko Agung Bramantyo (kedua kiri) dan Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PGE Rachmat Hidajat (kiri) berbincang dalam konferensi pers Penawaran Umum Perdana Saham PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Tbk di Jakarta, Rabu (1/2/2023). PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) akan melaksanakan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) mulai 1-9 Februari 2023 dengan melepas sebanyak-banyaknya 10,350 miliar saham biasa atas nama dengan penawaran berkisar antara Rp820-Rp945 per saham. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa.
Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade menyebut Initial Public Offering (IPO) atau penawaran saham PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) ke bursa bukan privatisasi.

Menurut dia, hanya sebagian kecil saham PGE yang dilepas di bursa saham, sehingga pengendalian operasi PGE masih di tangan Pertamina.

"Bukan. Ini bukan privatisasi. Saham yang dilepas ke publik kan hanya sekitar 25 persen sehingga kepemilikan terbesar masih di tangan Pertamina. Kendali operasi terhadap PGE juga masih di bawah BUMN tersebut," ujarnya di Jakarta, Rabu.

Selain itu, lanjutnya, Komisi VI tetap melakukan pengawasan terhadap proses IPO PGE sehingqa  proses berjalan sebagaimana mestinya, termasuk proporsi saham yang dilepas kepada publik.

Menurut Andre, IPO memang dibutuhkan sebab investasi panas bumi memang sangat mahal. Melalui IPO, PGE akan memperoleh dana besar yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja, bukan dalam bentuk pinjaman. Dengan demikian tidak ada kewajiban PGE untuk mengembalikan dana tersebut.

Dikatakannya, IPO, merupakan mekanisme yang lazim dilakukan perusahaan dan sudah banyak contoh "success story", baik di Indonesia maupun di dunia.

Dalam konteksi ini, lanjutnya, IPO akan memiliki banyak manfaat, tidak hanya untuk perusahaan, tetapi juga untuk Negara dan masyarakat.

"Jadi, sebenarnya IPO memang memiliki banyak benefit,” kata dia melalui keterangan tertulis.

Dengan IPO, tambahnya, masyarakat akan berpeluang memiliki saham, di sisi lain, PGE sebagai perusahaan terbuka wajib memenuhi prinsip keterbukaan kepada publik.

"Hal ini akan mendorong penerapan Good Corporate Governance. Di dalamnya termasuk prinsip transparansi dan akuntabilitas, yakni menjadikakan PGE lebih baik dan tentu akan berdampak pada peningkatan citra perusahaan," katanya.

Dengan keterbukaan, imbuhnya, juga dapat memperoleh valuasi yang akan berdampak pada kinerja perusahaan. Hal ini tentu positif dalam rangka meningkatkan daya saing perusahaan dan pertumbuhan PGE dan seluruh karyawan.

"IPO juga bisa membuat growth bagi PGE dan meningkat daya saing perusahaan," ujarnya.

Selain itu, menurut dia, melalui IPO pula kemampuan PGE untuk mempertahankan kelangsungan hidup akan jauh lebih baik karena berbagai kendala yang dihadapi perusahaan akan menjadi permasalahan banyak pihak yang menjadi pemegang saham perusahaan.


Sementara benefit bagi negara, tak lepas dari posisi geothermal yang merupakan salah satu backbone meningkatkan bauran energi di Indonesia.

Dengan IPO, PGE akan berinvestasi lebih besar untuk pengembangan geothermal dan meningkatkan kapasitas terpasang, lanjutnya, pada akhirnya, hal ini akan mendorong percepatan transisi energi serta pencapaian Net Zero Emission (NZE) Indonesia.

Sedangkan manfaat bagi masyarakat, menurut Andre, karena dengan meningkatnya kapasitas terpasang, PGE dapat mendukung kelistrikan nasional sehinggta diharapkan pula dapat berdampak pada tarif dasar listrik.

Pewarta: Subagyo
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2023