“Untuk menjaga lingkungan sekitar yang berimbang, perlu juga menempatkan jurnalisme dan media dalam perspektif baru, perspektif digital,” kata Johnny dalam perayaan Hari Pers Nasional dikutip dari siaran persnya, Kamis.
Peta jalan tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan keberadaan payung hukum terkait keberlanjutan industri media.
Baca juga: Menkominfo dorong pers manfaatkan teknologi dalam "fact checking"
Tentunya payung hukum itu juga dapat menciptakan level of playing field yang lebih berimbang dan menghasilkan konvergensi usaha industri media.
Salah satu payung hukum yang disiapkan berupa regulasi hak cipta jurnalistik atau lebih dikenal dengan nama publisher rights.
Johnny mengapresiasi peran akademisi dan mitra ekosistem pers yang terlibat dalam merumuskan regulasi berkaitan dengan publisher rights.
“Proses pembuatan peraturan legislasi kita akan lewati bersama saya berharap proses ini dilakukan dengan lebih cepat karena kita sudah streamline isu dan mengajak untuk partisipasi stakeholders yang lebih aktif sehingga bisa mempunyai meeting point, titik simpul yang sama,” harapnya.
Baca juga: PWI minta Presiden tak gunakan KUHP baru untuk penjarakan wartawan
Pada perayaan HPN 2023, Presiden Joko Widodo mendukung hadirnya regulasi tersebut dan mengharapkan hak cipta jurnalistik bisa selesai dalam waktu satu bulan.
Secara umum hak cipta jurnalistik akan mengatur bagaimana platform digital seperti Google hingga Meta menggunakan konten yang dihasilkan oleh media-media massa.
Baca juga: HPN 2023, BNI berkomitmen dukung peningkatan kompetensi wartawan
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2023
