Sri Mulyani: Portofolio pembiayaan JICA capai Rp63,15 triliun di RI

14 Februari 2023 18:40 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers IMF-JICA Joint Conference yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa (14/02/2023). ANTARA/Agatha Olivia Victoria/am.

Pembiayaan JICA di Indonesia bersifat proyek dengan portofolio yang sangat signifikan di bidang infrastruktur

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan portofolio pembiayaan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (Japan International Cooperation Agency/JICA) di Indonesia yang saat ini sedang berlangsung mencapai 551 miliar yen Jepang atau setara dengan Rp63,15 triliun.

"Pembiayaan JICA di Indonesia bersifat proyek dengan portofolio yang sangat signifikan di bidang infrastruktur," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers IMF-JICA Joint Conference yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa.

Ia memerinci, portofolio pembiayaan tersebut meliputi proyek moda raya terpadu (MRT) di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebesar 227 miliar yen atau Rp26,02 triliun dan proyek perumahan publik di Kementerian Perencanaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp204 miliar yen atau Rp23,38 triliun.

Lalu, proyek di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebanyak 8 miliar yen atau Rp916,89 miliar, PT Pembangkit Listrik Negara (PLN) dan PT Pertamina mendapatkan penerusan pinjaman untuk tiga proyek dengan komitmen sebesar 55 miliar yen atau Rp6,3 triliun, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas senilai 7 miliar yen atau Rp802,28 miliar.

Sri Mulyani menjelaskan JICA memberikan pembiayaan dan perhatian kepada proyek MRT agar transportasi umum tersebut bisa memberikan pelayanan yang lebih lengkap untuk arus mobilitas masyarakat, terutama di Jakarta dan sekitarnya.

JICA juga tertarik dalam pembangunan program sumber daya manusia di Indonesia sehingga memberikan pembiayaan kepada Kemendikbud.

Selain itu, lembaga yang bermarkas di Tokyo ini turut memberi perhatian untuk proyek penanggulangan banjir dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya banjir dengan melakukan berbagai pembangunan di bawah tanah.

"Langkah ini dilakukan melihat semakin tingginya frekuensi bencana alam yang terjadi di seluruh dunia dengan adanya perubahan iklim, termasuk di Indonesia," jelas Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Baca juga: BMKG gandeng JICA kembangkan sistem peringatan dini gempa dan tsunami
Baca juga: Kemnaker dan JICA perkuat kerja sama penempatan dan pelindungan PMI
Baca juga: Kemenperin gandeng JICA dan Iperindo gelar pelatihan pembuatan kapal