"Kawasan kumuhnya sudah ada sasarannya, nanti kami lakukan tapi akan kami validasi lagi," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy di Balai Kota Jakarta, Rabu.
Dia menjelaskan, pemerintah akan mempercepat pembenahan kawasan kumuh di Ibu Kota guna mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem.
Pembenahan kawasan kumuh di Jakarta menjadi salah satu topik yang dibahas dalam rapat antara Muhadjir Effendy, Pemprov DKI bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Baca juga: Pemprov DKI sudah kucurkan 17 bansos untuk tekan kemiskinan ekstrem
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengemukakan ada sekitar 14 kawasan kumuh di Jakarta yang menjadi prioritas untuk mendapatkan pembenahan bersama Pemerintah Pusat.
Sebanyak 14 kawasan kumuh itu di antaranya ada di Kalibaru dan Muara Angke di Jakarta Utara. Pembenahan kawasan kumuh tersebut untuk mendukung upaya mengurangi kemiskinan termasuk miskin ekstrem.
"Tinggal nanti kami sinkronkan yang mana dari 14 kawasan kumuh itu masuk kawasan prioritas dari Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)," kata Heru.
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra menambahkan, sasaran pembenahan kawasan kumuh sesuai koordinasi Kemenko PMK.
"Kami berada di bawah koordinasi Kemenko PMK untuk nanti memilih lokasi-lokasi mana yang memang paling pas untuk kami lakukan penanganan kawasan kumuhnya, untuk penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting," katanya.
Baca juga: Pemprov DKI-BPS sinkronkan data kemiskinan
Di DKI Jakarta terdapat sekitar 95.668 penduduk miskin ekstrem per Maret 2022 sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta.
Data tersebut setara 0,89 persen dari jumlah penduduk DKI Jakarta mencapai sekitar 10,7 juta jiwa. Terjadi kenaikan mencapai 0,29 persen jika dibandingkan Maret 2021 yang mencapai 0,6 persen.
Data tersebut sedang diverifikasi kembali untuk memastikan jumlah akurat agar intervensi pemerintah bisa dilakukan. Hal itu seiring dengan Pemprov DKI yang memiliki sekitar 17 program bantuan sosialsosial (bansos).
Baca juga: BKKBN: Seharusnya tidak ada penduduk miskin ekstrem di DKI Jakarta
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2023
