Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto memaparkan lima tantangan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan dan penyediaan hunian di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.Terdapat sejumlah tantangan yang kami hadapi dalam pelaksanaan penyediaan hunian di IKN dalam waktu yang singkat dan dalam jumlah yang sangat besar.
"Terdapat sejumlah tantangan yang kami hadapi dalam pelaksanaan penyediaan hunian di IKN dalam waktu yang singkat dan dalam jumlah yang sangat besar," kata Iwan dalam webinar "Kebijakan Pemerintah Dalam Pemenuhan Kebutuhan Perumahan dan Peran Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Dalam Mendukung Program Pemenuhan Perumahan" yang dipantau, Jumat.
Tantangan pertama, perihal teknologi konstruksi, yakni kebutuhan teknologi ramah lingkungan untuk memastikan pemenuhan "key performance indicator" (KPI) IKN dan "clean construction".
"Tantangan untuk pengembangan teknologi konstruksi. Jadi, bagaimana menciptakan teknologi konstruksi menjawab kebutuhan teknologi yang ramah lingkungan tentunya dengan menggunakan TKDN (tingkat komponen dalam negeri) yang optimal," ujar Iwan.
Baca juga: Menteri PUPR ingin teknologi metode ozon untuk air diterapkan di IKN
Lalu, kebutuhan teknologi yang mempercepat proses konstruksi untuk memastikan ketersediaan hunian dalam jumlah masif sesuai target waktu. Saat ini, pembangunan rusun menggunakan teknologi modular.
"Karena itu, saya juga menantang rekan-rekan insinyur seluruh Indonesia untuk bisa mengembangkan teknologi-teknologi pracetak modular bahkan modular juga bisa yang bersifat volumetrik terutama untuk gedung bisa terus dikembangkan," tuturnya.
Tantangan kedua ialah dukungan "supply chain". "Tentunya kami membutuhkan dukungan 'supply chain' ini yang efektif dalam rangka pemanfaatan 'resources' yang ada di Kalimantan serta memaksimalkan TKDN itu sendiri," ujar Iwan.
Berikutnya, tantangan ketiga soal pendanaan non-APBN. "Yang tak kalah penting dengan sumber daya terutama anggaran yang terbatas karena pemerintah sebenarnya diberikan amanat hanya 20 persen dari penganggaran pembangunan IKN itu sendiri sehingga kami membutuhkan 'creative financing' (pembiayaan kreatif) untuk mendanai pembangunan IKN," ungkap Iwan.
Oleh karena itu, kata dia, pemerintah juga memberikan ruang bagi investor untuk dapat terlibat pembangunan di sana. "Jadi, tidak hanya mengandalkan kapasitas pembangunan dari pemerintah tetapi kami memberikan ruang yang besar bagi investor untuk terlibat di dalam pembangunan di sana, tidak hanya di sektor perumahan tetapi juga di sektor-sektor yang lain," kata dia.
Baca juga: Bina Konstruksi PUPR catat 89 paket IKN TA 2022-2023 telah terkontrak
Lalu, tantangan keempat terkait dengan integrasi pembangunan. "Kami juga membutuhkan integrasi pembangunan, mengingat pembangunan ini juga multisektor besar-besaran yang dilaksanakan secara paralel juga. Jadi, baik pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan sebagainya juga sangat kami harapkan," kata Iwan.
Tantangan terakhir ialah perlu adanya "dashboard" pemantauan pembangunan perumahan dan infrastruktur dasar permukiman di IKN. "Terakhir, kami juga terdapat kebutuhan untuk menyediakan 'dashboard' pemantauan pembangunan perumahan dan infrastruktur dasar permukiman di IKN," ujarnya.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) perlu menyusun satu peta yang memuat pentahapan pembangunan dan progres konstruksi semua sektor secara "real time" sebagai "dashboard" integrasi pembangunan IKN dan sumber informasi bagi investor.
"Jadi, dengan teknologi 4.0 yang menuju 5.0 saat ini pembangunan infrastruktur di Indonesia perlu kami pastikan integrasi pembangunannya, pemantauan progres secara 'real time' serta memberikan informasi dasar bagi investor," ucap Iwan.
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2023
