Wamenkeu: RI punya PR besar ciptakan akumulasi dana jangka panjang

20 Februari 2023 11:32 WIB

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam acara Law and Regulations Outlook 2023 bertajuk "Omnimbus Law Sektor Keuangan: Tantangan dan Antisipasi" yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (20/02/2023). (ANTARA/Agatha Olivia Victoria)

PR ini sangat penting karena Indonesia masih memiliki banyak sekali infrastruktur yang harus kita bangun dan membutuhkan dana.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan bahwa Indonesia mempunyai pekerjaan rumah (PR) besar untuk menciptakan akumulasi dana keuangan yang bersifat jangka panjang.

"PR ini sangat penting karena Indonesia masih memiliki banyak sekali infrastruktur yang harus kita bangun dan membutuhkan dana," kata Suahasil dalam acara Law and Regulations Outlook 2023 bertajuk "Omnimbus Law Sektor Keuangan: Tantangan dan Antisipasi" yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin.

Karena itu, pemerintah menerbitkan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) untuk menciptakan upaya dalam mendorong akumulasi dana jangka panjang.

Baca juga: Wamenkeu: RI tak akan bisa tumbuh jika porsi impor lebih besar

Sektor keuangan memegang peran penting dalam akumulasi dana jangka panjang, lantaran akumulasi dana tersebut membutuhkan instrumen, ketersediaan dana, kepastian hukum, perlindungan, dan keyakinan yang harus diatur dengan baik, sehingga UU P2SK salah satunya berfokus pada akumulasi dana jangka panjang.

Selain dana jangka panjang, ia mengungkapkan terdapat empat pilar fokus lain dalam UU P2SK yaitu penguatan kelembagaan dari otoritas sektor keuangan, memperkuat tata kelola industri keuangan, perlindungan terhadap konsumen produk keuangan, serta literasi, inklusi, dan inovasi sektor keuangan.

"Kelima pilar ini benar-benar ingin kami jaga dalam berbagai macam bentuk dan detail," tuturnya.

Baca juga: Pemerintah kucurkan anggaran PEN Rp1.645,45 triliun selama 2020-2022

Untuk menjalankan reformasi sektor keuangan melalui UU P2SK, Suahasil menegaskan koordinasi terus dilakukan antara Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) meski lembaga dalam komite tersebut memiliki fungsi masing-masing.

"Kami melakukan sinergi dan sinkronisasi kebijakan. Banyak sekali rapat rutin dilakukan untuk memantau perekonomian maupun memikirkan arah-arah kebijakan dan koordinasi," tegas Wamenkeu.