"Berdasarkan target pemerintah pusat, di akhir tahun 2024 penurunan angka stunting bisa mencapai 14 persen, sehingga penting untuk ikut KB, agar menjaga jarak saat ibu melahirkan tidak terlalu dekat, karena dikhawatirkan terjadi stunting, karena anak tidak terurus dengan baik," kata Kepala BKKBN Pusat, Hasto di Kota Ternate, Kamis
Menurut dia, Kehadiran BKKBN untuk mendorong berbagai program terutama dalam meningkatkan kesehatan ibu dan bayi serta menurunkan angka kematian bayi
Hasto menyebutkan dalam penanganan stunting, BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Program Percepatan Penurunan Stunting melaksanakan arahan Presiden pada Rapat Terbatas Percepatan Penurunan Stunting pada tahun 2021 lalu.
Baca juga: BKKBN galakkan KB di Maluku Utara percepat penurunan stunting
Baca juga: BKKBN Malut fokus wujudkan program penurunan stunting di kawasan 3T
"Stunting memiliki dampak pada menurunnya kualitas sumber daya manusia, produktivitas dan daya saing. Pemetaan dampaknya untuk jangka pendek, terganggu perkembangan otak, kecerdasan berkurang, gangguan pertumbuhan fisik dan gangguan metabolism dalam tubuh," ujarnya.
Sedangkan untuk jangka panjang, menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terpapar penyakit dan meningkatnya risiko memiliki penyakit diabetes, obesitas, penyakit jantung, pembuluh daerah, kanker, stroke dan disabilitas pada usia tua.
Jumlah ibu hamil di Maluku Utara berada di posisi 31, dengan besaran 26,53 persen, sedangkan angka kelahiran di Maluku Utara berada di posisi 32 dengan angka kelahiran total 2,47 dan tingkat kelahiran remaja 42,40 persen yang merupakan hasil dari Long Form SP2020.
Sedangkan untuk angka kematian ibu (AKI), Maluku Utara berada di posisi 27 dengan AKI 255.
Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi dan kabupaten/kota di Maluku Utara dihadiri oleh Wakil Gubernur Malut, Wali Kota Ternate, Wakil Bupati Taliabu, Wakil Bupati Haltim dan Wakil Bupati Halmahera Selatan.
Saat ini, penyuluh KB direkrut melalui P3K dan mereka non PNS akan didaftarkan menjadi P3K dengan kuota 87 lowongan yang disediakan untuk membantu penyuluhan.
Selain itu, tenaga kesehatan bidan bisa berperan aktif dalam mendukung program Keluarga Berencana.*
Baca juga: BKKBN: Letak geografis dan pendidikan tantangan stunting Maluku Utara
Baca juga: Berkolaborasi mewujudkan generasi Malut bebas "stunting"
Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2023
