Indonesia angkat Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak dalam CSW ke-67

23 Februari 2023 23:17 WIB

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lenny N. Rosalin dalam acara Media Talk, di Jakarta, Kamis (23/2/2023). ANTARA/Anita Permata Dewi

Indonesia akan menyampaikan intervensi mengenai praktik baik yang sudah dilakukan pada tingkat pedesaan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan delegasi Indonesia akan menyampaikan program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) dalam Sidang Tahunan Komisi Status Perempuan (CSW) ke-67 pada Maret 2023.

"Delegasi Indonesia akan menyampaikan intervensi mengenai praktik baik yang sudah dilakukan pada tingkat pedesaan, khususnya melalui program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak," kata Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lenny N. Rosalin dalam acara Media Talk, di Jakarta, Kamis.

Menurut Lenny, ulasan tema ini nantinya akan dibahas di hari kelima sidang, yaitu dalam sesi intersectoral dialogue dengan memberikan penekanan bagaimana pencapaian pemberdayaan perempuan serta kesetaraan gender perempuan dan anak perempuan di daerah pedesaan.

"Inilah yang kemudian membuat CSW ke-67 ini sangat relevan dan sangat in line dengan apa yang sudah, sedang, dan akan terus dilakukan oleh KemenPPPA, yaitu melalui Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak," kata dia.

Baca juga: Menteri Bintang pimpin delegasi RI pada CSW ke-67 pada Maret 2023
Baca juga: Seruan Indonesia: Peran sentral perempuan penting di masa pandemi

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga akan memimpin delegasi Indonesia dalam Sidang Tahunan Komisi Status Perempuan atau Commission on the Status of Women (CSW) ke-67 yang akan digelar di Markas PBB, New York, AS, pada 6-17 Maret 2023.

CSW ke-67 tahun 2023 akan diikuti oleh 193 negara anggota PBB, dihadiri menteri atau pejabat setingkat menteri yang menangani isu gender dan isu perempuan di seluruh dunia.

CSW adalah sidang PBB yang merupakan mekanisme tahunan antarnegara untuk melihat perkembangan pemajuan hak perempuan dari berbagai negara, menentukan tema prioritas dan kesepakatan bersama untuk dijadikan acuan, serta agenda global bagi pemajuan hak dasar perempuan.

Baca juga: Wapres ajak perempuan jadi pionir kebaikan dan aktif sampaikan gagasan
Baca juga: Indonesia gaungkan komitmen perlindungan perempuan di New York