Pertemuan tersebut dilaksanakan di tengah kekhawatiran Korea Utara akan kelangkaan pangan dan krisis kemanusiaan yang meningkat.
Para ahli mengatakan bahwa kerawanan pangan di Korea Utara makin memburuk di tengah rentetan sanksi internasional dan penguncian wilayah akibat COVID-19.
Kim turut mengawasi rapat pleno ketujuh yang lebih besar dari Komite Sentral Partai Buruh Korea Utara pada Minggu (26/2), sambil meninjau proyek pembangunan pedesaan, menurut laporan kantor berita negara KCNA.
Menurut KCNA, pada hari pertama, pertemuan tersebut menyetujui sejumlah agenda, dengan hanya memberikan sedikit detail. Adapun pertemuan tersebut saat ini masih berlangsung, tambah laporan itu.
KCNA sebelumnya mengatakan bahwa pertemuan itu adalah "tugas yang sangat penting dan mendesak untuk menetapkan strategi yang tepat untuk pengembangan pertanian."
Baca juga: Korea Utara resmikan proyek besar di tengah isu kekurangan makanan
Situasi pangan di Korea Utara tampak telah memburuk, kata Korea Selatan bulan ini.
Para pejabat di Seoul menilai pertemuan tersebut sebagai pengakuan sesungguhnya terhadap adanya kelangkaan pangan yang serius.
Pada bulan lalu, program 38 North yang berbasis di AS, yang memantau Korea Utara, mengatakan dalam sebuah laporan bahwa "ketersediaan pangan kemungkinan telah turun di bawah batas minimum kebutuhan manusia."
Laporan tersebut menyebut kondisi itu merupakan tingkat kerawanan pangan yang paling buruk sejak kelaparan yang terjadi pada 1990-an.
Korea Utara terjerat rentetan sanksi internasional akibat pengembangan senjata nuklir dan rudal balistik.
Dalam beberapa tahun terakhir, Korea Utara juga membatasi perdagangan perbatasannya sendiri melalui kebijakan penguncian wilayah yang bertujuan untuk mencegah wabah COVID-19.
Sumber: Reuters
Baca juga: Jepang dan AS latihan udara gabungan setelah Korut uji coba rudal
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2023
