"Reses berakhir 13 Maret 2023, kami akan agendakan rapat pimpinan dan badan musyawarah," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin
Agenda itu, kata dia, untuk membahas berbagai hal yang masih menggantung atau belum selesai pada masa sidang sebelumnya.
"Kami akan bahas dan kami akan menindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada," katanya.
Baca juga: Komnas Perempuan: Kehadiran UU PPRT dapat perkuat citra Indonesia
Baca juga: Panja RUU PPRT sebut proses paripurna tertahan di meja Ketua DPR
Sebelumnya, anggota Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Theresia Iswarini mengatakan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang akan memperkuat citra Indonesia di mata internasional dalam perlindungan pekerja rumah tangga (PRT).
Ia menyebut RUU PPRT memiliki urgensi untuk disahkan menjadi undang-undang guna memberikan dukungan, sekaligus melindungi kaum perempuan yang banyak bekerja di ranah kerja domestik dari kekerasan.
"RUU PPRT merupakan upaya untuk mendukung perempuan lain bebas dari kekerasan, ada dalam perlindungan, dan tetap sejahtera," ujarnya.
Theresia berharap RUU PPRT dapat segera disahkan menjadi undang-undang karena sudah 19 tahun RUU tersebut diajukan ke DPR RI. Ia mengingatkan penundaan pengesahan RUU PPRT dapat berakibat pada terus berjatuhannya korban di sektor domestik.
"Satu orang perempuan pekerja rumah tangga (PRT) yang mendapatkan penyiksaan dan kekerasan itu adalah angka yang harus dipertimbangkan oleh para pembuat kebijakan kita karena mereka adalah manusia," katanya.
Pewarta: Fauzi
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2023
