Kemenkes: 10 provinsi lambat vaksinasi difteri anak akibat pandemi

27 Februari 2023 21:20 WIB

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi saat menyampaikan komentar kepada wartawan dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2023 di Balai Sidang JCC, Jakarta, Jumat (20/2/2023). (ANTARA/Andi Firdaus).

Provinsi dengan cakupan vaksinasi difteri terendah adalah Aceh, Papua Barat, Papua, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Barat

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan sebanyak 10 provinsi di Indonesia mengalami keterlambatan vaksinasi difteri pada anak akibat pengaruh pandemi COVID-19.

"Provinsi dengan cakupan vaksinasi difteri terendah adalah Aceh, Papua Barat, Papua, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Barat," kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI Siti Nadia Tarmizi di Jakarta, Senin.

Menurut Nadia, keterlambatan vaksinasi berimbas pada munculnya penyakit difteri di Garut, Jawa Barat. Bahkan pemerintah setempat telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) setelah sejumlah warganya terkonfirmasi difteri.

Nadia mengatakan pelaksanaan Outbreak Response Immunization (ORI) difteri untuk upaya pencegahan di Garut dimulai hari ini di delapan desa di Kecamatan Pangatikan, yang merupakan wilayah kerja Puskesmas Cimaragas.

Baca juga: Dinkes Garut periksa 72 orang untuk deteksi wabah difteri
Baca juga: Pemkab Garut siapkan vaksinasi difteri secara massal

"Kami sudah merampungkan pengumpulan data sasaran melalui mikroplaning di seluruh desa, sehingga selanjutnya jumlah sasaran ORI akan menyesuaikan hasil pendataan puskesmas tersebut," katanya.

Berdasarkan rekomendasi komite ahli, kata Nadia, ORI akan dilaksanakan di satu kecamatan, yaitu Kecamatan Pangatikan. Selanjutnya perluasan wilayah ORI akan mempertimbangkan hasil penyelidikan epidemiologi.

Nadia mendorong upaya penanggulangan dan penguatan surveilans difteri guna mencegah lonjakan kasus di masyarakat.

"Caranya, kami melakukan deteksi dini kasus suspek difteri melalui sistem kewaspadaan dini dan respons, melakukan pemantauan terjadinya penambahan kasus di wilayah KLB, hingga melakukan refreshing training terkait surveilans dan penanggulangan difteri bagi provinsi dan kabupaten/kota terdampak," katanya.

Selain itu Kemenkes juga terus meningkatkan cakupan imunisasi rutin lengkap pada kelompok sasaran anak di Indonesia.

Baca juga: Menkes sebut KLB difteri Garut imbas keterlambatan imunisasi