Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani resmi melantik sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pratama, hingga pegawai fungsional di lingkungannya demi memperkuat perlindungan terhadap pekerja migran.Ini bentuk keseriusan BP2MI untuk memperkuat kerja tata kelola anggaran agar semakin sehat, termasuk kerja di lapangan dan perang melawan sindikat penempatan ilegal
"Telah kita saksikan bersama pelantikan pejabat di lingkungan BP2MI, semoga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai tanggungjawab yang diberikan sehingga memperkuat BP2MI," ujar Benny usai acara pelantikan pejabat BP2MI di Jakarta, Selasa.
Ia mengemukakan pejabat yang dilantik itu diantaranya terdiri dari satu Pejabat Tinggi Madya, dua Pejabat Tinggi Pratama, tiga Pejabat Administrator, dua Pejabat Pengawas, dan delapan Pejabat Fungsional yaitu perencana, analis, pengelolaan keuangan APBN, dan pranata keuangan APBN.
Ia menambahkan beberapa pejabat yang dilantik ada yang berlatar belakang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Detasemen Khusus (Densus) 88 Polri.
Baca juga: BP2MI gencarkan sosialisasi perlindungan pekerja migran Indonesia
"Ini bentuk keseriusan BP2MI untuk memperkuat kerja tata kelola anggaran agar semakin sehat, termasuk kerja di lapangan dan perang melawan sindikat penempatan ilegal. Kita minta ke Kapolri untuk memperkuat institusi kita," ucapnya.
Ia berharap kepada pejabat yang dilantik dapat menjunjung tinggi komitmen nilai-nilai integritas dan dapat menjadi role model atau teladan yang baik bagi lingkungannya.
Kepada para Pejabat Fungsional yang dilantik, lanjut dia, teruslah lakukan inovasi, berkreativitas, lakukan self learning dan self development secara maksimal.
"Jangan pernah berhenti untuk lakukan perubahan baru, karena hal itu yg bisa membuat kita survive di masa perubahan yang begitu cepat," tuturnya.
Benny menekankan BP2MI merupakan lembaga negara yang mengurus Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan jumlah sekitar sembilan juta orang.
"Harapan dan mimpi-mimpi mereka wajib kita wujudkan bagi kita yang menyandang predikat sebagai aparatur sipil negara, dimana setiap gaji dan fasilitas yang kita terima seluruhnya bersumber dari uang rakyat Indonesia," katanya.
Baca juga: BP2MI minta masyarakat jangan tergoda sindikat penempatan ilegal PMI
Baca juga: Benny Rhamdani: Anggaran ideal BP2MI Rp800 miliar
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2023
