Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memberikan sejumlah fasilitas khusus bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK) di seluruh Indonesia dalam mengoptimalkan pendampingan dengan sasaran keluarga berisiko stunting.
“Melalui kegiatan orientasi bagi fasilitator dan TPK maka peserta diharapkan memiliki wawasan tentang Percepatan Penurunan Stunting (P2S) di dalam kebijakan program Bangga Kencana,” kata Pelaksana Tugas Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Bengkulu Zainin dalam keterangan resmi BKKBN di Jakarta, Selasa.
Ia menuturkan di provinsi itu, fasilitas khusus yang disediakan berupa orientasi dan pelatihan mendalam selama 27-28 Februari 2023 agar para anggota TPK mempunyai wawasan yang tepat terkait dengan stunting dan mengoptimalkan sosialisasi pentingnya 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
TPK yang terdiri atas bidan, kader PKK, dan kader KB itu memerlukan peningkatan mutu agar bisa memberikan pendampingan melalui serangkaian kegiatan, meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi bantuan sosial serta surveilans, pengawasan, pengamatan untuk mendeteksi dini faktor risiko stunting.
Apalagi, kata dia, di wilayah itu memiliki anggota TPK 5.601 orang yang tersebar di 10 kabupaten dan kota dengan 1.513 desa dan 129 kecamatan.
Baca juga: Revitalisasi posyandu bantu TPK BKKBN cegah stunting lebih optimal
Zainin mengatakan tentang pentingnya meningkatkan akses informasi dan pelayanan keluarga dan/atau keluarga berisiko stunting dengan sasaran prioritas calon pengantin/calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu setelah persalinan, dan balita usia 0-59 bulan.
“Apalagi secara khusus, TPK juga memiliki tugas melakukan skrining tiga bulan kepada calon pengantin, memberi edukasi serta memfasilitasi calon pengantin yang memiliki faktor risiko stunting dalam mengatasi faktor tersebut. Lainnya mereka juga mendampingi pemeriksaan kehamilan dan pemantauan berkala sampai persalinan,” katanya.
Di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, Kepala Dinas P3AKB Halmahera Tengah Taher Mujuddin menyatakan TPK belum bekerja optimal, terbukti dengan adanya kenaikan angka stunting di wilayah itu.
Oleh karena itu, pemerintah memberikan tunjangan khusus bagi ibu hamil dan memberi fasilitas sepeda motor kepada angota TPK.
Namun, katanya, hal itu juga didukung dengan tetap adanya pelatihan kepada mereka dengan materi yang berkaitan dengan konsep dasar stunting dan 1.000 HPK, tugas dan fungsi TPK, alur dan mekanisme kerja TPK.
“Materi disampaikan oleh fasilitator provinsi ke peserta fasilitator Kabupaten Halmahera Tengah. Kami sangat mengharapkan peserta untuk dapat mengikuti dengan baik agar dapat diterapkan dan TPK mampu melakukan pendampingan, mengingat di Kabupaten Halmahera Tengah prevalensi stunting mengalami kenaikan dari 29,1 persen pada tahun 2021 menjadi 32,2 persen di 2022,” ujarnya.
Baca juga: BKKBN minta tiap TPK dampingi 21 keluarga berisiko stunting di Bali
Baca juga: BKKBN bekali TPK ilmu surveilans untuk lakukan deteksi dini stunting
Baca juga: BKKBN pastikan pelatihan TPK perkuat pendampingan bagi keluarga
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2023
