• Beranda
  • Berita
  • KemenPPPA dorong kolaborasi program dengan UN Women terkait perempuan

KemenPPPA dorong kolaborasi program dengan UN Women terkait perempuan

8 Maret 2023 17:03 WIB
KemenPPPA dorong kolaborasi program dengan UN Women terkait perempuan
Pertemuan bilateral Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Bintang Puspayoga (kanan) dengan Executive Director United Nations (UN) Women Sima Bahous di sela-sela Sidang Commission on the Status of Women (CSW) atau Komisi Status Perempuan ke-67, di New York, AS. (ANTARA/ HO-KemenPPPA)

Keragaman ini menjadi salah satu kekuatan kami

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Bintang Puspayoga mendorong kerja sama dan kolaborasi program yang lebih masif antara KemenPPPA dan UN Women.

"KemenPPPA mengucapkan terima kasih atas dukungan UN Women kepada Pemerintah Indonesia dalam isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan selama ini. Saya harap diskusi hari ini dapat memperkuat kerja sama kita ke depannya," kata Bintang Puspayoga dalam keterangan, Jakarta, Rabu.

Hal itu dikatakannya dalam pertemuan bilateral dengan Executive Director United Nations (UN) Women Sima Bahous di sela-sela Sidang Commission on the Status of Women (CSW) atau Komisi Status Perempuan ke-67, di New York, AS.

Selama ini, KemenPPPA telah menjalin kerja sama dengan UN Women dalam isu-isu gender dan perempuan, termasuk isu perempuan, perdamaian dan keamanan.

Baca juga: CSW, Menteri Bintang pesan perkuat kerja sama capai kesetaraan gender

Baca juga: Menteri Bintang pimpin delegasi RI pada CSW ke-67 pada Maret 2023


Isu ini penting untuk menjadi perhatian bersama karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia.

"Keragaman ini menjadi salah satu kekuatan kami, tetapi juga membawa potensi terjadinya ketegangan yang dapat mempengaruhi perdamaian nasional,” kata Menteri Bintang.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen melindungi perempuan dan anak yang memiliki kerentanan dalam situasi konflik dengan mengadopsi Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 1325 tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan.

Tidak hanya itu, Pemerintah Indonesia juga menerbitkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan mengimplementasikan UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dalam agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan di Indonesia.

Pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS).

Bintang Puspayoga mengatakan UN Women Indonesia bersama masyarakat sipil turut memfasilitasi perumusan RAN P3AKS guna memperkuat pengetahuan seluruh pengambil kebijakan, praktisi, akademisi, dan media yang bekerja mempromosikan isu perempuan, perdamaian, dan keamanan.

"Mengingat isu ini sangat kompleks, tentunya kita membutuhkan usaha yang lebih masif lagi dalam pelaksanaannya. Kami mengharapkan dukungan yang lebih besar dari UN Women dalam pelaksanaan program terkait perempuan, perdamaian, dan keamanan di Indonesia," kata Bintang Puspayoga.

Baca juga: Seruan Indonesia: Peran sentral perempuan penting di masa pandemi

Baca juga: Menteri PPPA: Pelibatan perempuan penting wujudkan kesetaraan gender

 

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2023