• Beranda
  • Berita
  • Kemenperin kembali gelar "Business Matching" belanja PDN 2023

Kemenperin kembali gelar "Business Matching" belanja PDN 2023

13 Maret 2023 11:12 WIB
Kemenperin kembali gelar "Business Matching" belanja PDN 2023
Sekretaris Jenderal Kemenperin Dody Widodo. (ANTARA/HO Kementerian Perindustrian)

Menilik pelaksanaan Business Matching Produk Dalam Negeri tahun 2022, sekaligus memperhatikan tantangan yang masih harus dilalui, Kemenperin menilai pelaksanaan kegiatan koordinatif sejenis untuk implementasi program P3DN secara nasional perlu dilanj

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kembali menyelenggarakan Business Matching belanja Produk Dalam Negeri (PDN) tahun 2023 ada 15-17 Maret 2023 untuk terus mengarusutamakan agenda Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) secara nasional.

“Menilik pelaksanaan Business Matching Produk Dalam Negeri tahun 2022, sekaligus memperhatikan tantangan yang masih harus dilalui, Kemenperin menilai pelaksanaan kegiatan koordinatif sejenis untuk implementasi program P3DN secara nasional perlu dilanjutkan,” kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Dody Widodo dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Menurut Dody, peningkatan yang perlu dilakukan terhadap implementasi program P3DN meliputi penegasan pada tahapan perencanaan untuk memastikan kemampuan industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pengadaan.

Berikutnya, perincian pada paket pengadaan yang diajukan dalam pengadaan untuk memastikan bahwa komponen produk pada paket tersebut juga diisi oleh produk dalam negeri.

Selain itu, perlu dipastikan bahwa realisasi belanja produk dalam negeri memang telah benar menggunakan produk yang memiliki TKDN sesuai dengan nilai yang telah diterbitkan.

“Selain itu, masih terdapat isu-isu lain yang perlu dikaji dan diselesaikan untuk semakin memperdalam penggunaan produk dalam negeri (PDN) hingga menjadi sebuah kenormalan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah,” paparnya.

Kemenperin telah menyelenggarakan Business Matching Produk Dalam Negeri Tahun 2022 pada Maret 2022 di Bali yang mencatatkan komitmen belanja PDN hingga Rp214 triliun. Kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan hingga tahap keempat pada Oktober 2022.

Selain kegiatan Business Matching yang dilakukan dalam lingkup nasional, beberapa pemerintah daerah serta Kementerian/Lembaga juga secara rutin menyelenggarakan Business Matching dengan pengusaha industri sesuai dengan kebutuhan instansinya masing-masing.

Adapun Business Matching Produk Dalam Negeri Tahun 2023 bertujuan untuk memfasilitasi pertemuan antara instansi pengguna PDN, termasuk kementerian/lembaga, pemda dan badan usaha, dengan pelaku usaha industri dalam negeri.

Penyelenggaraan Business Matching Produk Dalam Negeri Tahun 2023 akan digelar pada 15-17 Maret 2023 dengan konsep One Stop Event di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta di mana Kemenperin akan bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan.

Business Matching Produk Dalam Negeri Tahun 2023 akan diikuti oleh para Pejabat Pembuat Komitmen di satuan-satuan kerja, asosiasi industri, asosiasi pengadaan barang/jasa, produsen dari hulu hingga hilir, serta penyedia.

Para peserta akan menempati setiap desk yang sudah disediakan secara bergantian untuk melakukan temu bisnis. Selanjutnya, transaksi pembelian PDN ataupun komitmen pembelian PDN yang dihasilkan dari desk akan ditampilkan pada layar raksasa secara actual time agar dapat diketahui oleh seluruh peserta.

“Selain desk Business Matching, juga akan dilaksanakan talkshow yang mengundang 10 K/L/PD dengan anggaran terbesar. Ini bisa dimanfaatkan oleh perusahaan yang ingin masuk pada pengadaan barang/jasa pemerintah,” imbuh Dody.

Tidak hanya itu, kegiatan temu bisnis juga akan diramaikan pameran produk dalam negeri, bimtek pengisian SiRUP dan SPSE, serta Forum Komunikasi Tim P3DN yang dapat dimanfaatkan sebagai ajang diskusi mengenai perkembangan program P3DN di masing-masing instansi.

Selain itu, setiap harinya juga akan tersedia Pojok Konsultasi untuk peserta kegiatan yang membutuhkan penjelasan teknis terkait dengan sertifikasi TKDN khusus Industri Kecil, Lembaga Verifikasi Independen, e-katalog Sektoral Kemenperin, kartu kredit pemerintah serta Pojok Konsultasi lainnya yang dikelola oleh IAPI, BPKP, dan LKPP.

Baca juga: Jokowi sebut Indonesia "trendsetter" penggunaan produk dalam negeri
Baca juga: Pemerintah bebaskan PPN kendaraan listrik domestik terdaftar di IKN
Baca juga: Menperin: Kasus impor ilegal sepatu bekas segera diusut tuntas

 

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2023