"Intinya, kami ingin agar masyarakat mendapatkan layanan yang layak dari pemerintah, terutama berkaitan dengan layanan administrasi kependudukan," ujarnya saat meninjau Gebyar Adminduk (Administrasi Kependudukan) di Kelurahan Harapan Jaya, Cibinong, Bogor, Senin.
Ia ingin memastikan program andalan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor itu dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Menurut Rudy, administrasi kependudukan penting dimiliki oleh masyarakat, karena kepemilikan adminduk atau catatan sipil dijadikan syarat administrasi yang harus dipenuhi warga untuk mendapatkan layanan pemerintah di sektor lain, maupun layanan publik yang diselenggarakan oleh swasta.
"Ya misalnya, untuk kepemilikan kendaraan, untuk kredit perumahan, mau pergi haji maupun umroh juga harus disertai persyaratan adminduk," kata Rudy.
Demikian juga untuk mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan warga harus memiliki adminduk yang lengkap, dari mulai Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), hingga Akta Kelahiran. Karena itu, Politisi Partai Gerindra ini mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program tersebut dengan baik.
"Jangan dilewatkan, dan jangan ditunda-tunda, manfaatkan program ini dengan baik," ujarnya.
Rudy juga meminta Kepala Dinas dan petugas pelayanan Disdukcapil Kabupaten Bogor memaksimalkan program ini. Gebyar Adminduk, lanjut Rudy, bukan hanya bisa memudahkan masyarakat mendapat layanan adminduk, tapi juga membangun citra positif bagi Pemerintah dalam melayani masyarakat.
"Supaya tidak ada lagi kesan layanan pemerintah buruk, lambat, ribet, berbelit-belit, dan mahal," tuturnya.
Ia menambahkan, dirinya sangat mengapresiasi program adminduk yang digelar sejak 21 Februari tersebut. Dia berharap, terobosan Disdukcapil dalam memberikan layanan kepada masyarakat itu, mewujudkan kultur aparatur yang bersih dan melayani.
"Berikan pelayanan yang ramah, senyum, salam, dan sapa," kata Rudy.
Baca juga: DPRD Bogor minta Pemkab pastikan ketersediaan sembako jelang Ramadan
Baca juga: DPRD Bogor: Disdik harus mampu antisipasi sengketa lahan sekolah
Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2023