"Prospek ekonomi Papua Barat tahun 2023 lebih baik dibanding tahun 2022 yang tercatat hanya sebesar tumbuh 2,01 persen(yoy)," kata Kepala BI Perwakilan Papua Barat, Rommy Sariu Tamawiwy dalam diseminasi laporan perekonomian Papua Barat di Kaimana, Senin.
Ia menjelaskan pertumbuhan ekonomi Papua Barat sejalan dengan membaiknya kondisi perekonomian negara mitra dagang seperti China, Korea Selatan, dan Jepang yang berdampak terhadap peningkatan ekspor dan investasi.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh proyek Train 3 LNG Tangguh di Kabupaten Teluk Bintuni pada 2023 dan penghapusan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
"Permintaan domestik yang kuat tercermin dari mobilitas masyarakat yang meningkat serta didukung peningkatan produksi unggulan dari Papua Barat," jelas Rommy.
Ia menuturkan perekonomian tahun 2022 ditopang dari tiga lapangan usaha yaitu industri pertambangan dan penggalian sebesar 3,5 persen, industri pengolahan 2,92 persen, dan perdagangan yang mencapai 4,84 persen.
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Papua Barat juga ditopang oleh konsumsi rumah tangga sebesar 3,64 persen dan konsumsi pemerintah 1,11 persen.
"Tahun 2023 konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh pada level moderat walaupun sedikit melambat dari 2022, neraca perdagangan masih surplus," ucap Rommy.
Ia menuturkan selama ini sektor minyak dan gas memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian Papua Barat.
Ke depannya, BI berkolaborasi dengan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten di Papua Barat untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam.
"Ini masih jadi PR (pekerjaan rumah) buat kita bersama-sama supaya bisa gali potensi lain yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi," ucap dia.
Ia melanjutkan prospek inflasi Papua Barat tahun 2023 diperkirakan masih terkendali sesuai target sasaran 3,0 +1 persen (yoy) atau 2 persen-4 persen (yoy). Secara umum, inflasi didorong oleh peningkatan inflasi bahan makanan bergejolak yang lebih tinggi jika dibandingkan 2022.
Sementara itu, laju inflasi pada komoditas inti (core) dan administered price diperkirakan melambat seiring normalisasi harga energi dan komoditas global.
"Biasanya lonjakan inflasi terjadi pada hari besar keagamaan dan seluruh daerah di Indonesia mengalami hal yang sama," ujar Rommy.
Ia mengapresiasi upaya pemerintah provinsi melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang mulai mengantisipasi lonjakan harga komoditas bahan pangan karena cenderung menjadi penyumbang inflasi.
BI dan pemerintah daerah terus bersinergi dalam berbagai kegiatan guna mewujudkan inflasi yang tetap stabil sesuai ekspektasi.
"Semoga bisa mengulang sukses seperti tahun 2022 di mana Papua Barat termasuk provinsi dengan inflasi yang rendah, sehingga mendapatkan dana insentif dari pemerintah pusat," kata dia.
Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2023
