Mahfud menyampaikan hal itu dalam sesi pembahasan keamanan maritim di Pertemuan Dewan Kementerian Australia-Indonesia (MCM) Ke-9 di Melbourne, Australia, berdasarkan keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu.
"Luasnya wilayah perairan laut selain memberikan keuntungan, juga menghadirkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, termasuk berbagai kejahatan transnasional yang memanfaatkan jalur laut, eksploitasi ilegal sumber daya alam, dan aktivitas pihak-pihak yang menjadi ancaman kedaulatan, dan keamanan maritim," ujar Mahfud dalam pertemuan yang berlangsung Selasa (14/3).
Mahfud menyampaikan Indonesia menaruh perhatian terhadap dua isu utama tantangan keamanan maritim secara domestik dan kawasan.
Pertama, pergerakan orang yang tidak teratur atau irregular movement of people yang memanfaatkan perairan Indonesia, khususnya gelombang pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia melalui jalur laut pada 2022-2023.
Hal itu sempat dibahas dalam Bali Process Ministerial Conference Ke-8 di Adelaide, Australia, Februari 2023 yang menyebut gelombang tersebut merupakan bentuk pergerakan kedua dengan indikasi penyelundupan orang.
Kedua, aktivitas perikanan yang tidak teratur, tidak terlapor, dan tidak teregulasi (IUU Fishing). Aktivitas tersebut dinilai mengancam keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan serta mengurangi penghasilan nelayan pesisir yang mata pencariannya sangat bergantung kepada kekayaan laut.
Aktivitas IUU Fishing diyakini sangat erat berkaitan dan banyak dikendalikan sindikat organisasi kejahatan lintas negara atau transnasional.
Baca juga: Mahfud: Transaksi mencurigakan di Kemenkeu bukan korupsi tapi TPPU
Baca juga: Mahfud tegaskan Pemerintah akan ajukan kasasi terhadap kasus Indosurya
"Saya mengapresiasi kesepakatan Indonesia dan Australia untuk meningkatkan kerja sama keamanan maritim, khususnya dalam upaya menjaga serta menciptakan stabilitas keamanan di kawasan," kata Mahfud yang memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan tersebut.
Indonesia-Australia telah memiliki berbagai kerja sama bilateral baik melalui forum dialog, pendidikan, pelatihan, dan latihan bersama terkait isu keamanan maritim dengan memanfaatkan berbagai mekanisme baik secara bilateral, regional, maupun multilateral.
Mahfud menyatakan dukungannya atas kelanjutan kerja sama konkret antara kementerian dan lembaga pemerintah (K/L) kedua negara di bidang kemaritiman.
"Tidak hanya di bawah koordinasi Badan Keamanan Laut RI, namun antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia, dan kementerian/lembaga terkait bidang kemaritiman lainnya dengan counterpart (mitra, red.) masing-masing di Australia," katanya.
Mahfud menekankan pentingnya komitmen bersama kedua negara dalam memerangi IUU Fishing sesuai kesepakatan Rencana Aksi Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia-Australia 2020-2024.
Mahfud mengapresiasi dukungan Australia terhadap Indonesia selaku pemimpin bersama untuk pembahasan isu pergerakan orang yang tidak teratur dalam konteks pengungsi Rohingya di Forum Bali Process.
Mahfud menekankan bahwa Indonesia berkomitmen dan berharap Australia terus mendukung prinsip burden-sharing and shared responsibility atau berbagi beban dan tanggung jawab bersama serta perlunya kerja sama yang erat di antara negara asal, transit, dan tujuan migrasi ireguler.
Dalam pertemuan tersebut, Delegasi Australia Dipimpin Menteri Dalam Negeri sekaligus Menteri Keamanan Siber Clare O'Neil.
Pewarta: Gilang Galiartha
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2023
