"Pos Indonesia punya pengalaman logistik pemilu sejak 2004, 2009, 2014, 2019, dan sekarang 2024. Dengan semua pengalaman tersebut kita akan improve terutama di teknologi," kata Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), Faizal R Djoemadi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, perusahaan akan mengintegrasikan teknologi yang dimiliki dengan Silog (Sistem Informasi Logistik), sehingga semua distribusi oleh Pos Indonesia dapat terpantau, ada "tracing" dan "tracking".
"Ada dashboard realtime yang kita siapkan sehingga terpantau tepat jumlah, tepat waktu. Termasuk saat mengembalikan dari TPS ke tempat penghitungan suara,” katanya.
Selain itu, lanjutnya, Pos Indonesia juga diperkuat sumber daya yang tersebar hingga pelosok nusantara yang mana saat ini memiliki 4.800 kantor pos yang tersebar di kecamatan se-Indonesia termasuk wilayah 3T (Terpencil, Tertinggal, Terdepan) sehingga bisa sangat dekat dengan TPS (tempat pemungutan suara).
"Jangan bayangkan Indonesia seperti Jakarta atau Pulau Jawa, logistiknya harus diseberangkan lewat laut, sungai, hutan, perkebunan kelapa sawit. Ini menjadi tantangan tersendiri,” kata Faizal.
Terkait pelaksanaan pemungutan suara di luar negeri, pihaknya optimistis logistik pemilu akan berjalan lancar, mengingat Pos Indonesia memiliki kerja sama dengan 192 Pos di seluruh dunia, 228 negara melalui Union Postale Universal (UPU).
Selain itu, tambahnya, biasanya dalam pengiriman kotak suara melibatkan Kedutaan Besar, termasuk mengembalikan surat suara ke Indonesia.
Menyinggung upaya mencegah rusaknya surat suara dalam pendistribusian di wilayah 3T, Faizal menjelaskan, untuk wilayah rawan bencana setiap pengiriman logistik pemilu ditemani oleh TNI/POLRI dengan mengikuti prosedur keselamatan yang mereka tetapkan.
“Kami sebagai salah satu Mitra KPU tentu akan mendukung seluruh rencana KPU dalam distribusi logistik ini, termasuk keamanan dan termasuk mungkin juga perlu ada asuransi," ujarnya.
Sementara terkait kondisi cuaca dan tantangan wilayah 3T, Komisioner KPU Yulianto Sudrajat mengatakan pihaknya tengah memproses pemetaan jalur logistik pemilu serta kebutuhan secara keseluruhan.
Seluruh provinsi, kabupaten/kota, lanjutnya, sudah diinstruksikan membuat peta jalur distribusi logistik. Titik tempat pendistribusian dari penyedia jasa hingga ke kabupaten/kota jalurnya harus tepat karena Indonesia sangat luas wilayahnya, terdiri dari banyak pulau, termasuk juga tantangan cuaca.
"Dengan demikian kami bisa mendistribusikan sesuai prinsip distribusi logistik, yaitu tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu,” kata Yulianto.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Herwyn J.N Malonda, mengatakan pemetaan kerawanan distribusi logistik pemilu juga penting dilakukan. Apalagi berdasarkan pengalaman Pemilu 2019, terdapat lebih dari 6 juta pemilih belum menerima surat pemberitahuan memilih.
Menurut dia, kerawanan yang kemungkinan dihadapi penyelenggara pemilu yaitu ketidaksesuaian desain, jenis, jumlah, kualitas, dan spesifikasi.
Kemudian kebutuhan terhadap pemilih disabilitas serta jumlah surat suara tidak melebihi jumlah pemilih agar tidak bermasalah di kemudian hari, termasuk menjaga kerahasiaan surat suara.
Pewarta: Subagyo
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2023
