Besok ada tindak lanjut pertemuan dari kepala negara, kemudian juga prioritas kita di tahun 2023.
Indonesia sebagai Keketuaan ASEAN 2023 siap membahas pembentukan Sekretariat RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) Support Unit sebagai satu dari 7 agenda prioritas/7 Priority Economic Deliverables (PED) pada ASEAN Economic Ministers Retreats, 20-22 Maret, di Magelang, Jawa Tengah.
“Besok ada tindak lanjut pertemuan dari kepala negara, kemudian juga prioritas kita di tahun 2023. Kemudian juga ada RCEP kita ingin membuat sekretariat RCEP di Jakarta itu bisa berjalan,” kata Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono, di Magelang, Jawa Tengah, Senin.
Selain membahas pembentukan RCEP, pertemuan yang dihadiri menteri dan setingkat menteri anggota ASEAN tersebut akan membahas ASEAN Services Facilitation Framework (ASFF) yang bertujuan untuk memanfaatkan komplemen liberalisasi layanan pasar terbuka dengan hasil yang diharapkan berupa penyelesaian negosiasi ASFF dan adopsi atau penandatanganan ASFF tahun 2024 (jangka pendek).
Kemudian, melakukan Penandatanganan Protokol ke-2 untuk Mengubah Perjanjian Pembentukan AANZFTA (ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement).
Djatmiko menjelaskan bahwa perjanjian perdagangan bebas pertama yang telah berjalan sejak 2008 tersebut memang sempurna pada masanya. Namun seiring berkembangnya zaman, maka diperlukan pembaruan perjanjian.
“Inilah yang negara ASEAN, Australia, Selandia Baru sepakat untuk mengupgrade perjanjian, seperti Indonesia-China, diperdalam, diintensifkan, beberapa hal yang belum dikerjasamakan, yuk kita kerja sama,” ujarnya pula.
Agenda prioritas keempat adalah ASEAN Industrial Project-Based Initiatives di beberapa hal, seperti proyek di sektor industri energi, pangan dan kesehatan.
Lalu, implementasi Penuh e-Form D melalui ASEAN Single Window dalam rangka mendorong fasilitas dan pertumbuhan perdagangan intra-ASEAN.
Agenda keenam ada Leader's Statement to Develop the ASEAN Digital Economy Framework (DEFA).
Selama ini, kata Djatmiko, ASEAN telah memiliki e-Commerce yang memungkinkan seluruh anggotanya mengembangkan dan menggunakan e-Commerce dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial di kawasan.
Namun, kini dunia telah beranjak ke ekonomi digital, sehingga Indonesia mendorong ASEAN untuk memiliki kerangka ekonomi digital.
“Sebagai informasi Singapura sudah punya digital ekonomi policy, kerja sama bahkan dengan beberapa negara lain. ASEAN sudah punya ASEAN e-Commerce, tapi baru e-Commerce, digital economy belum,” ujarnya.
Adapun agenda prioritas ketujuh adalah Roadmap of ASEAN Harmonised Standards to Support Sustainable Development Goals (SDGs) Implementations atau membentuk peta jalan mengenai standar di ASEAN yang mampu mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan yang menjadi kesepakatan semua negara dunia di bawah prakarsa PBB.
“Pesannya, Indonesia akan menyukseskan keketuaan di ASEAN tahun ini dengan mendorong berbagai isu yang menurut pandangan Indonesia dan tentu sudah disepakati negara-negara ASEAN bisa menjadi sesuatu yang bisa men-deliber untuk bisa memperkuat posisi ekonomi, tidak hanya di Indonesia tapi juga ASEAN,” kata Djatmiko.
Baca juga: Di WEF 2023, Kadin ajak investor global kembangkan peluang investasi
Baca juga: Sejumlah Delegasi ASEAN HLTF-EI 2023 tiba di Belitung
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2023
