"Dengan demikian, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berfungsi sebagai stimulus dapat ekuivalen dengan pertumbuhan ekonomi daerah," kata LaNyalla saat menjadi pembicara virtual dalam seminar nasional bertema "Strategi Pemerintah Daerah dalam Menjaga Pertumbuhan Ekonomi" di Tuban, Jawa Timur, Senin.
Menurut dia, di tengah dinamika ekonomi global yang tidak menentu, pemerintah daerah harus bisa menjaga pertumbuhan ekonomi dengan baik. Strategi yang bisa dilakukan dengan mengacu kepada metode perusahaan untuk menangkap pangsa pasar lebih besar.
"Strategi ini menopang bisnis dalam jangka panjang dan formulasinya harus ditarget untuk melampaui kondisi pasar saat ini," kata LaNyalla.
Dalam konteks upaya pemerintah daerah, lanjutnya, produk yang bisa ditangkap pangsa pasar lebih luas adalah produk yang diproduksi di daerah tersebut.
"Di sinilah diperlukan dua pendekatan yang wajib ditempuh pemerintah daerah, yaitu pertama adalah politik kebijakan dan kedua adalah politik anggaran," ujarnya.
Menurut mantan Ketua Kadin Jatim ini, kedua strategi tersebut saling terhubung dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Keduanya harus bisa saling mendukung karena politik kebijakan tidak akan dapat dijalankan tanpa politik anggaran. Sebaliknya, politik anggaran tanpa target kebijakan yang terukur akan menjadi sia-sia.
"Artinya belanja APBD pemda sudah seharusnya diprioritaskan untuk belanja lokal sehingga dana transfer dari pusat, baik dana perimbangan maupun dana bagi hasil tidak terbang keluar daerah agar bisa memacu pertumbuhan ekonomi lokal secara langsung," katanya.
Pada kesempatan itu, LaNyalla mengapresiasi Bupati Tuban yang memberi instruksi kepada seluruh ASN untuk wajib menggunakan batik tulis Tuban di hari tertentu. Begitu pula dengan makanan khas Tuban dan minuman legen yang harus ada di setiap acara.
"Ini contoh kecil dari keberpihakan politik kebijakan yang didukung politik anggaran sehingga produk masyarakat Tuban dapat diperluas pasarnya. Ini harus terus menerus dilakukan dan ditarget secara terukur peningkatannya," ujarnya.
Baca juga: Ketua DPD RI desak pemerintah usut skandal pajak secara transparan
Baca juga: Ketua DPD dukung Program Satu Gugus Depan Satu Produk Wirausaha
Dalam skala yang lebih besar, lanjut dia, politik kebijakan dan politik anggaran harus difokuskan kepada peningkatan fasilitas dan infrastruktur objek wisata andalan Tuban, sebagai salah satu Kota Wali. Menurutnya, wisata religi di Tuban harus mendongkrak belanja konsumsi para pengunjung dari seluruh Indonesia.
LaNyalla berharap pemda bisa menggali lebih detil bagaimana politik kebijakan dan politik anggaran Kabupaten Tuban dapat maksimal mendorong perluasan pangsa pasar produk yang diproduksi dan diproses di Kabupaten Tuban.
Termasuk, katanya, memperluas pangsa pasar ke daerah lain dan pasar internasional dengan memastikan empat strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terdiri atas penetrasi pasar, pengembangan pasar, pengembangan produk, dan diversifikasi produk.
Untuk itu, LaNyalla menambahkan diperlukan alokasi sumber daya yang lebih seimbang. Adanya peningkatan sumber daya manusia di daerah, pengembangan kelembagaan, aparat daerah, dan pelayanan masyarakat yang efisien.
"Jika orientasi politik kebijakan dan politik anggaran dijalankan dengan semangat dari Tuban untuk Tuban, saya jamin pertumbuhan ekonomi Tuban akan terjaga dan bahkan akan meningkat," katanya.
Menurut LaNyalla, semua itu dapat terwujud bila terjalin sinergi yang harmonis, antara pelaku usaha, khususnya para pengusaha yang tergabung di dalam Kadin Tuban dengan Pemkab Tuban dan seluruh pemangku kebijakan.
"Karena pada hakikatnya, pemerintah bertugas memfasilitasi dengan memberikan kemudahan melalui strategi pembangunan pelayanan publik, dengan memperhatikan skala prioritas, serta orientasi jangka panjang," ujarnya.
Hadir dalam kesempatan itu, Ketua Kadin Tuban Mukaaffi Makki, Ketua Kadin Jatim Adik Dwi Putranto, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, Ketua DPRD Tuban HM Miyadi, Kepala OJK Regional 4 Giri Triboto, Kapolres Tuban AKBP Rahman Wijaya, Dandim Tuban Letkol Inf. Suhada Erwin, para pengusaha, dan pengurus Kadin.
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2023
