Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menekankan perlunya kerja sama lintas sektor untuk mendukung penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.
"Kolaborasi dan kerja sama menjadi kunci penting penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem, semua pihak harus bahu membahu untuk menuntaskan masalah stunting dan kemiskinan ekstrem," kata Muhadjir usai Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem secara virtual di Jakarta, Selasa.
Menko PMK mengatakan, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem sangat diperlukan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
"Kami kembali mengingatkan bahwa keterlibatan pemerintah daerah, swasta, organisasi sosial kemasyarakatan, TNI/Polri, akademisi dan seluruh lapisan masyarakat sangat diperlukan untuk bersama-sama mendukung upaya penurunan prevalensi stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem," katanya.
Baca juga: Kemenko PMK: Penanganan stunting-kemiskinan ekstrem butuh kolaborasi
Menko PMK juga kembali mengingatkan mengenai pentingnya optimalisasi penggunaan dana desa untuk penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, dan ketahanan pangan.
"Anggaran dana desa yang sudah ada di tiap desa diharapkan bisa dimaksimalkan. Karena sudah jelas prioritasnya, yakni untuk penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, dan ketahanan pangan," katanya.
Muhadjir mengatakan, Kemenko PMK terus berkoordinasi dengan seluruh pemerintah daerah yang ada di Indonesia terkait upaya penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.
"Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem secara virtual terus kami lakukan secara bertahap dengan menyasar seluruh pemerintah daerah," katanya.
Roadshow virtual tersebut, kata dia, bertujuan untuk mendata dan menggali berbagai permasalahan dan kendala dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di masing-masing daerah.
Prevalensi stunting di Indonesia saat ini berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) adalah 21,6 persen. Sementara pemerintah menargetkan prevalensi stunting bisa turun menjadi 14 persen pada tahun 2024.
Selain itu, pemerintah menargetkan untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem dari empat persen atau 10,86 juta jiwa pada tahun 2021 menjadi nol persen pada tahun 2024.
Baca juga: BKKBN fokus cegah munculnya penderita stunting baru di NTT
Baca juga: Pemkot Ambon studi tiru penanganan stunting di Kabupaten Sumedang
Pewarta: Wuryanti Puspitasari
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2023
